JAKARTA, KOMPAS – Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia sulit mengejar luas tutupan pohon pada lokasi yang akan direhabilitasi itu. Meski tahun ini anggaran rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan hingga 325 persen untuk mengerjakan target 205,78 ribu hektar, butuh waktu hampir 70 tahun untuk mengerjakan seluruh lahan kritis seluas 14 juta hektar.
Pelibatan masyarakat lebih sistematis dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seperti mengoptimalkan program perhutanan sosial dapat mempercepat upaya tersebut. Perhutanan sosial yang ditargetkan seluas 12,7 juta ha pada akhir 2019 dan direvisi jadi 4,38 juta ha membuka peluang rehabilitasi dilakukan masif.
Apalagi dalam program perhutanan sosial dimungkinkan untuk menjalankan RHL melalui Peraturan Menteri LHK No 105/2018 dan Permen LHK no 88/2018. Kelompok masyarakat yang mendapat izin perhutanan sosial bisa mengusulkan lokasi RHL di hutan lindung dan hutan produksi, kecuali di area izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR).
Ramlan Nugraha, program officer Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Senin (13/5/2019) di Jakarta, mengatakan target RPJMN 2015-2019 untuk perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan dan lahan kemungkinan besar tak tercapai. Pada RPJMN itu, pemerintah menargetkan perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha dna penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta ha.
“Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN, realisasi capaian masih rendah dan diperkirakan tidak bisa mencapai 100 persen akhir tahun kelima ini,” katanya.
Ia menjelaskan perhutanan sosial per April 2019 baru diberikan sebesar 2,6 juta ha yang sebagian besar berupa izin hutan desa. Meski demikian capaian selama lima tahun ini jauh melebihi perhutanan sosial yang dijalankan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seluas 451.813,71 ha pada tahun 2007-2014.
Dari sisi capaian RHL, penurunan lahan kritis melalui pelaksanaan RHL dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai 788.083 ha atau 14,3 persen dari target RPJMN 2015-2019 (5,5 juta ha). Hal itu dikerjakan Balai Pengelolaan Daearah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di daerah bersama KPH.
Di sisi lain, realisasi penggunaan dana bagi hasil dana reboisasi (DBHDR) oleh pemerintah daerah tak optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Ramlan mengutip, hingga 2017 terdapat sisa DBHDR di daerah sebesar Rp 4,8 triliun (DBHDR Kabupaten/kota Rp 4,5 triliun dan provinsi Rp 292 miliar). Jumlah penyerapan ini baru mencapai 27,68 persen atau 1,84 persen dari jumlah transfer pemerintah Rp 6,6 triliun.
“Di satu sisi ada sisa anggaran untuk rehabilitasi lahan, di sisi lain luas rehabilitasi lahan masih sangat luas. Kondisi ini anomali karena Indonesia kehilangan kesempatan melakukan RHL meskipun dana tersedia,” kata Maya Rostanty, Direktur Pattiro.
Karena itua, Pattiro menyusun kertas kebijakan untuk menjadi masukan kepada pemerintah. Tujuannya agar RHL bisa dijalankan dengan optimal. Apalagi pada tahun ini, dana RHL menapai Rp 2,778 triliun dengan target pelaksanaan RHL seluas 205,78 ha atau anggaran naik 325 persen dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 348 miliar.
Sangat ketat
Dalam diskusi terkait penyusunan kertas kebijakan tersebut, Jumat (1/5/2019) lalu di Jakarta, Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari mengatakan sebagian besar DBHDR dimanfaatkan daerah untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Ini langkah mudah dalam menyerap dana tersebut semisal untuk pengadaan peralatan/kendaraan untuk kebakaran hutan/lahan.
Ia pun mengatakan saat ini RHL dalam PermenLHK 105 tahun 2018 sangat ketat. Diantaranya, indikator keberhasilan harus 80 persen sehingga pelaksanaan kegiatan harus dijalankan secara serius dan terawasi.
Lokasi lahan kritis yang membutuhkan RHL pada Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sudah jelas. “Kami sounding (peta lahan kritis) ke Gubernur. Di daerah, UPT Balai PDASHL itu lebih terbuka karena pekerjaan setiap hari bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain,” ujarnya.
Penulis: ICHWAN SUSANTO
sumber : https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/05/14/rehabilitasi-lahan-kritis-sulit-tercapai-tuntas/
