Kelompok masyarakat sipil perlu mengawal pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pembangunan berketahanan iklim sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Budget Tracking yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10-12 April 2022. TOT Budget Tracking merupakan bagian dari program Voice for Inclusiveness Resilience Actions (VICRA) yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman kelompok masyarakat sipil mitra program VICRA mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan meningkatkan kapasitas mereka dalam penelusuran anggaran untuk aksi ketahanan iklim yang inklusif. Kelompok masyarakat sipil perlu memastikan apakah pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana dari APBD untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Pada pelatihan ini, para mitra pelaksana diperkenalkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan selama satu tahun. Siklus ini penting untuk dipahami bersama supaya para mitra VICRA mengetahui pada tahapan mana mereka bisa mengadvokasi anggaran untuk merespons fenomena perubahan iklim. Dari hasil diskusi, para mitra pelaksana sepakat bahwa advokasi anggaran bisa mulai dilakukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa. Lebih jauh, advokasi anggaran juga bisa dilaksanakan oleh para mitra VICRA melalui pendekatan informal dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penganggaran daerah. Terlepas dari tahapan formal yang ada, penting bagi kelompok masyarakat sipil untuk selalu terlibat dan mengawal perencanaan serta penganggaran daerah. Apabila kelompok masyarakat sipil hanya terlibat di satu atau dua tahapan, khawatirnya tidak ada komitmen dari pemerintah lokal untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam program dan penganggaran daerahnya.
Kelompok masyarakat sipil juga menyepakati sejumlah nomenklatur program adaptasi perubahan iklim yang sudah diidentifikasi pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penetapan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 harapannya akan dapat mewujudkan penyamarataan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program serta kegiatan di tingkat daerah. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional, melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Maka dari itu, dokumen ini menjadi penting untuk dipahami bersama, sehingga nomenklatur dan kodifikasi program ketahanan iklim dapat teridentifikasi. Nomenklatur program ketahanan iklim yang sudah diidentifikasi dan disepakati tersebut menjadi pedoman bagi konsorsium kelompok masyarakat sipil mitra VICRA untuk menelusuri anggaran ketahanan iklim di APBD masing-masing wilayah program.
Selain mengacu pada nomenklatur program di Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, kelompok masyarakat sipil juga diarahkan untuk menggunakan empat pilar ketahanan iklim dalam menelusuri anggaran, yaitu infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, tata kelola dan pendanaan. Empat pilar ini akan mempermudah kelompok masyarakat sipil untuk memetakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan ketahanan iklim di sektor pertanian. Pada kegiatan ini, kelompok masyarakat sipil diberi waktu untuk mempraktikkan langsung analisis anggaran di dokumen APBD. Dari hasil penelusuran sementara didapati bahwa anggaran untuk ketahanan iklim di sektor pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, tapi juga instansi lainnya. Oleh karena itu, perlu untuk mengecek kembali di instansi lain, karena mungkin terdapat program atau kegiatan yang secara tidak langsung beririsan dengan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
Temuan lainnya yaitu anggaran daerah untuk adaptasi perubahan iklim ternyata masih lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Konsepsi, salah satu kelompok masyarakat sipil mitra program VICRA, menemukan adanya anggaran ketahanan iklim yang responsif gender di APBD Lombok Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan penganggaran untuk perubahan iklim masih netral gender. Kondisi ini bisa menjadi bahan advokasi masyarakat sipil agar OPD tidak sebatas mengalokasikan anggaran ketahanan iklim untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengalokasikan untuk sektor lainnya. Komitmen dari pemerintah untuk memasukkan pendekatan GESI dalam program dan pengagaran daerah juga dibutuhkan. Temuan-temuan ini perlu dikemas lagi dalam bentuk ringkasan kebijakan (policy brief) sehingga dapat semakin meyakinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk aksi ketahanan iklim yang inklusif. (TB)
