Perubahan iklim merupakan kondisi yang tidak terelakkan lagi saat ini. Masyarakat harus mulai beradaptasi untuk tetap bertahan hidup. Di sektor pertanian, kelompok rentan—petani miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia—menjadi kelompok yang merasakan dampak paling besar akibat perubahan iklim. Kurangnya sosialisasi dan minimnya akses terhadap informasi menjadi kelompok rentan tersebut merasakan dampak yang besar dalam perubahan iklim, utamanya di sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi kepada pemerintah untuk mendorong kebijakan dan aksi ketahanan iklim yang inklusif.
PATTIRO Bersama mitra kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Program VICRA melakukan kunjungan ke Kedutaan Kerajaan Belanda pada Senin (23/10). Kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi antara mitra VICRA dengan Kedutaan Kerajaan Belanda sekaligus juga berbagi pengalaman dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim di daerah dampingan masing-masing.
Kelompok masyarakat sipil (Civil Society Organization) menjadi aktor penting dalam menjalankan advokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang inklusif. Ardi Stoios-Brakken, Deputy Ambassador and Head of Economic Department, Kedutaan Kerajaan Belanda, mengatakan advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil membantu Pemerintah Belanda mengetahui hal-hal yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, aspirasi dari kelompok masyarakat sipil sangat penting. Ia juga menambahkan di Belanda terdapat Gerakan protes petani akibat dampak dari perubahan iklim. Suara-suara masyarakat sipil seperti itu perlu diakomodasi untuk melihat efektivitas dari implementasi kebijakan yang sudah dilakukan.
Sebagai upaya untuk memunculkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan adaptasi perubahan iklim, pendekatan dengan media sosial menjadi salah satu strategi yang mutakhir belakangan ini. Media sosial dapat memicu serta meningkatkan kepekaan masyarakat akan pentingnya kebijakan yang inklusif dalam adaptasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat press rilis. Kerap kali, pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap kelompok rentan. Tanty dari PKBI, menceritakan bahwa di Sumatera Barat pemerintah belum membuka ruang untuk kelompok rentan. Padahal, Sumatera Barat merupakan daerah yang sering dilanda bencana alam, misalnya tsunami. Kelompok rentan sering tertinggal dalam kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, terutama dalam kethanan pangan.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga disebutkan bahwa VICRA menjadi proposal terbaik dalam seleksi pendanaan. Karen Hordijk, Senior Policy Officer, Department of Political Kedutaan Kerajaan Belanda, menyebutkan bahwa pendanaan yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda ini disiapkan untuk mendukung advokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Kedutaan Kerajaan Belanda ingin mengetahui dan saling belajar dari pengalaman kelompok masyarakat sipil di Indonesia terkait advokasi hal tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bejo Untung, Direktur Eksekutif PATTIRO, mengatakan kesempatan untuk bersilaturahmi ke Kedutaan Kerajaan Belanda ini merupakan momentum yang sangat berharga sehingga pengalaman yang sudah didapatkan oleh mitra-mitra VICRA di daerah dalam mengadvokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim selama satu tahun ke belakang dapat didiskusikan dan menjadi acuan dalam membangun strategi kerja advokasi untuk dua tahun mendatang. “Kita punya tanggung jawab yang esar untuk mencapai goal (tujuan) advokasi adaptasi perubahan iklim” ujar Bejo.
