Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke.
Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kampung yang menjaga kelestarian lingkungan melalui instrumen bantuan keuangan yang sudah berjalan. Kebijakan TAKE merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, masyarakat adat yang masih hidup bergantung pada alam justru belum menyadari akan dampak kehidupan selanjutnya jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. Salah satu contoh penjualan kayu hasil hutan yang dilakukan masyarakat adat secara besar-besaran tanpa adanya reboisasi, justru malah tidak mendapatkan hasil kembali kedepannya.
Dengan dihadiri Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka, pimpinan OPD Kabupaten Merauke, mitra lingkungan, tokoh masyarakat adat, dan tokoh perempuan. Ini menjelaskan bahwa kebijakan TAKE dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sangat penting, serta dalam pelaksanannya membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah kampung yang bekerja di tingkat tapak dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Hal ini turut dikonfirmasi oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, yang menyampaikan semua pihak perlu bekerjasama, termasuk mempelajari perubahan regulasi anggaran dan rasionalisasi anggaran. Untuk itu peserta kegiatan berpartisipasi dalam diskusinya karena akan berdampak pada alokasi anggaran untuk lingkungan hidup.
“Jadi untuk mendapat anggaran harus ada indikator, salah satunya ramah lingkungan harus baik. Karena itu keseimbangan lingkungan dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus,” ujar Romanus.
Direktur Yayasan Wasul Lestari Papua, Paschalina Raharwin mengatakan, untuk wilayah Papua, Kabupaten Merauke menjadi daerah kedua menyelengarakan TAKE setelah Jayapura. Pelatihan TAKE di Kabupaten Jayapura sejak 2019 hingga saat ini, berhasil melahirkan bererapa regulasi kelestarian lingkungan yang berdampak pada anggaran-anggaran kampung. Ini menjadi contoh yang baik bagi Kabupaten Merauke untuk melakukan hal yang sama. Terlebih, program TAKE ini dapat mempromosikan kebijakan Ramah Hutan melalui kegiatan Multi Stakeholder Forum (MSF) dalam mendorong kebijkan dan praktik pengelolaan hutan serta sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Program TAKE ini bertujuan mempromosikan kebijakan Ramah Hutan melalui kegiatan Multi Stakeholder Forum (MSF) sebagai upaya mendorong kebijakan dan praktik pengelolaan hutan lahan yang lestari serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestaran hutan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat” ujar Paschalina.
Direktur Eksekutif PATTIRO, Bejo Untung, juga menambahkan bahwa pelatihan TAKE juga merupakan sebuah inovasi disuatu pemerintahan yang dapat digunakan sebagai wujud pengelolaan keuangan dalam berbagai indikator.
“Pada dasarnya, TAKE ini adalah suatu inovasi disuatu pemerintahan yang dapat digunakan sebagai wujud pengelolaan keuangan dalam berbagai indicator” ujar Bejo Untung.
Pada akhir kegiatan pelatihan Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke ini mampu memberikan pemahaman kepada peserta tentang konsep dan praktik penerapan TAKE sebagai bagian dari agenda mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan; mampu mengalokasikan TAKE yang merata dan adil pada masing-masing kampung berorientasi pada pemerataan dan keadilan; mampu mengidentifikasi indikator maupun variabel yang digunakan dalam menghitung TAKE berdasarkan kondisi di Kabupaten Merauke; dan mampu membangun kerja sama dengan para pihak dalam mendorong TAKE di Kabupaten Merauke.
