Kebijakan terkait program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan anak usia dini secara menyeluruh harus dipastikan berjalan dalam satu koridor agar tujuan selaras. Hal ini mengemuka pada audiensi yang dilakukan PATTIRO kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) Jazziray Hartoyo pada Senin (4/9/2023) di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Kemenko PMK.

Saat ini, PATTIRO sedang mengembangkan Peta Jalan pengasuhan anak dalam kebijakan PAUD HI. Peta jalan kebijakan ini harapannya dapat mendorong undang-undang khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak usia dini sebagai bagian dari payung regulasi yang menaungi PAUD HI untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030. Selain itu, peta jalan tersebut juga hendaknya dapat mengakomodasi upaya penguatan kelembagaan PAUD HI yang dinamis dan mampu menyesuaikan kebijakan lokal.

Jazziray menuturkan bahwa Kemenko PMK saat ini menjadi koordinator program PAUD HI yang disahkan dalam Peraturan Menko PMK nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI. “Kebijakan terkait PAUD HI, baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan, pertumbuhan anak usia dini secara menyeluruh harus dipastikan berjalan dalam satu koridor dibawah koordinasi kami, sehingga arah dan tujuannya sama,” ujar Jazziray.

Ia juga menambahkan Kemenko PMK terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP), baik secara luring maupun daring terhadap 12 provinsi dan 78 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan pendampingan penyusunan regulasi dari Kemendikbudristek tahun 2022-2023, selain tentunya juga dilakukan sosialisasi di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum memiliki program PAUD HI.

Hingga 1 September 2023, terdapat 216 Kabupaten/Kota memiliki Perbub/Perwal PAUD HI, 145 Kabupaten/Kota memiliki Gugus Tugas PAUD HI dan 90 Kabupaten/Kota memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD). Jazziray memaparkan perkembangan implementasi kebijakan program PAUD HI melibatkan pentahelix yang tentunya mengutamakan kolaborasi yang melibatkan Kementerian dan Lembaga termasuk Pemerintah Daerah, masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, pelaku usaha dan juga tentunya media.

Sumber berita: Kemenko PMK Terima Audiensi PATTIRO Terkait Program PAUD HI | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan