Jakarta, 23 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati Open Government Week 2025, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menggelar webinar bertema “Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Mendorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Perkotaan.” Acara ini menghadirkan tiga narasumber: Kepala Bappeda Kota Parepare Zulkarnaen Nasrun, anggota DPRD Kota Semarang Dini Inayati, dan Program Officer PATTIRO Nurul Fitralaila Tanjung. Diskusi berfokus pada tantangan pembiayaan dan minimnya alokasi anggaran pengelolaan sampah di tingkat daerah dengan rata-rata di bawah 2% dari total APBD, serta pentingnya inovasi fiskal dan kolaborasi masyarakat sebagai solusi jangka panjang.
Direktur Eksekutif PATTIRO, Ibu Fitria, membuka sekaligus memoderatori jalannya diskusi. Ia menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam penanganan sampah sudah terlihat jelas, salah satunya melalui RPJMN 2025–2029, yang menempatkan isu persampahan sebagai prioritas nasional seiring dengan lonjakan jumlah sampah akibat pertumbuhan penduduk, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan pendanaan. Salah satu pendekatan inovatif yang ditonjolkan adalah skema ALAKE (Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi), yang sudah berhasil diterapkan di Parepare, Sulawesi Selatan.
ALAKE merupakan mekanisme pemberian insentif fiskal bagi kelurahan yang menunjukkan performa baik dalam pengelolaan lingkungan. Model ini menggabungkan unsur teknologi, regulasi, dan partisipasi publik guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Parepare dijadikan contoh karena berhasil mengembangkan indikator kinerja yang terdiri dari dua aspek utama, yakni pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dengan bobot masing-masing 50%.
Indikator pengelolaan sampah mencakup jumlah bank sampah aktif, partisipasi kelompok perempuan dan rentan dalam daur ulang, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, indikator ruang terbuka hijau mencakup pengelolaan RTH yang responsif gender dan keterlibatan masyarakat peduli lingkungan. Ini menunjukkan indiktor ALAKE kota Parepare tidak hanya memperkuat isu lingkungan hidup melainkan juga memperkuat isu gender.
Selain ALAKE, Parepare juga menggagas berbagai inovasi lain seperti slogan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), layanan “LACAK DLH” (Layanan Call Kebersihan), dan “JET-STAR” (Jemput Sampah Tanpa Ragu). Program-program ini memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan dan perguruan tinggi melalui KKN tematik. Hasilnya, kinerja pengelolaan sampah kota ini mencapai 63,67%, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Inovasi juga membawa manfaat ekonomi, seperti pemanfaatan sampah plastik menjadi paving block dan pot bunga untuk taman kota. Tim JET-STAR pun membantu pengangkutan sampah di area sempit, mendorong masyarakat memilah sampah sejak awal, dan meningkatkan kesadaran lingkungan dengan dukungan dari tokoh lokal seperti lurah dan ketua RT/RW.
Zulkarnaen Nasrun menjelaskan bahwa keberlanjutan program ALAKE dijamin melalui integrasi ke dalam RPJMD dan kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan. Ini memastikan keberlanjutan meski terjadi pergantian pimpinan daerah.
Di sisi lain, Kota Semarang tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan timbunan mencapai 1.200 ton setiap hari, mayoritas berupa sampah organik basah. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan armada pengangkut dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah melebihi batas. Selain itu, alokasi anggaran untuk sektor pengelolaan sampah juga masih belum memadai.
Berdasarkan data di atas, walaupun ada peningkatan anggaran di sektor lingkungan hidup secara umum, porsi yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah masih jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini anggaran tersebut hanya sebesar 1,18% dari total APBD, jauh di bawah angka minimal 3% yang direkomendasikan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan prioritas anggaran dan komitmen fiskal yang lebih kuat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menyampaikan bahwa pihak legislatif tengah mendorong revisi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Tujuannya adalah membangun sistem yang terpadu dari hulu hingga hilir, dengan mengedepankan peran serta masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan infrastruktur. Salah satu solusi jangka panjang yang sedang dijajaki adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), meski masih menghadapi tantangan besar berupa biaya tipping fee yang mencapai Rp200 miliar per tahun. Keberhasilan Kota Parepare menjadi inspirasi bagi Semarang untuk mempertimbangkan adopsi skema ALAKE, yang berbasis insentif ekologis.
“Keberhasilan Kota Parepare mendorong kami untuk mempertimbangkan penerapan skema ALAKE di Semarang sebagai upaya replikasi strategi berbasis insentif ekologis,” ujar Dini Inayati.
Program Officer PATTIRO, Nurul Tanjung, menekankan pentingnya penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT), sebuah mekanisme penganggaran yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan kebijakan fiskal. EFT terbagi dalam empat tingkatan: TANE, TAPE, TAKE, dan ALAKE, dan telah diterapkan di 44 pemerintah daerah, mencakup lebih dari 1.700 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, implementasi jangka panjangnya sering kali terganggu oleh dinamika politik. Karena itu, integrasi EFT dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan penguatan regulasi menjadi langkah strategis yang mendesak.
Menutup diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa diperlukan perubahan paradigma: sampah tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya ekonomi dan investasi sosial-lingkungan. Melalui pendekatan fiskal yang inovatif, dukungan politik yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat yang aktif, pengelolaan sampah yang berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana, tetapi dapat benar-benar terwujud.
Penulis: Nurul Fitralaila Tanjung (Program Officer PATTIRO)
