informasi

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka […]

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang

Peristiwa / Oleh

Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang Read More »

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang

Peristiwa / Oleh

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang antara PATTIRO dan BPK pada : Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2014 Pukul : 13.00 hingga selesai Tempat : Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Indonesia Trading Company (ITC), Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat. PATTIRO diwakilkan oleh Ari Setiawan, Spesialis KIP. BPK

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang Read More »

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi

Siaran Pers / Oleh

Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan meningkatkan transparansi informasi, termasuk transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Secara tidak langasung tranparansi informasi dapat menekan potensi korupsi dan penyelewangan anggaran. Banyak Pemda yang meminta petunjuk atau panduan yang lebih terperinci dari Kemendagri terutama dalam hal terjadinya sengketa informasi

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Read More »

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan

Multimedia / Oleh

 Durasi: 12:39 HAK UNTUK TAHU, dimana masyarakat berhak atas informasi yang mereka butuhkan. Pragmen Informasi Jaminan Pembiayaan Persalinan dari Bidan Desa. UU No. 14 Tahun 2008 menjamin pelayanan atas informasi kepada masyarakat. Film pendek berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir) ini mengisahkan kegalauan masyarakat yang tidak mengetahui informasi atas program bantuan pemerintah. Kegalauan tersebut kemudian

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan Read More »

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan

Peristiwa / Oleh

JAKARTA — “Bank Dunia melihat keterbukaan dan transparansi sebagai kunci dalam menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas,” kata Dini Sari Djalal, Senior Communications Officer Bank Dunia perwakilan Indonesia, saat memberi open statement diskusi bertajuk Bank Dunia dan Pembangunan Terbuka (Open Development), Senin (3/12) di kantor World Bank perwakilan Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan Read More »

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi

Buku / Oleh

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan informasi, apakah itu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan jasmani dan rohani, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun terkait perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita dan di belahan bumi lainnya. Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content