Author name: PATTIRO

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal

Berita, Peristiwa / Oleh

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, pengaturan insentif yang sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/PMK.07/2021 tentang Dana Insetif Daerah (DID) tidak berlaku lagi. Peraturan ini kemudian diperbarui PMK 125/PMK.O7/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini …

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal Read More »

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah melalui penguatan pendanaan. Sejak 2017, PATTIRO bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup melalui dukungan The Asia Foundation memiliki agenda untuk mendorong penguatan pendanaan sektor publik melalui kebijakan transfer anggran berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Hal tersebut mengemuka pada sambutan yang disampaikan …

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup Read More »

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya …

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat

Berita, Peristiwa / Oleh

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah penghasil tambang dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yakni sebesar 12,95% (BPS, 2023). Pemerintah daerah perlu memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini karena kemiskinan berkorelasi dengan masalah-masalah sosial lain, seperti …

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat Read More »

Workshop Pengenalan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Jayapura

Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura

Berita, Peristiwa / Oleh

Panduan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan dalam mengawal pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK/ADD). Panduan ini berguna untuk berbagai pihak dalam melihat perkembangan pemanfaatan ADK yang dikelola oleh pemerintah kampung. Sebagai upaya mewujudkan panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK, PATTIRO bersama Pt. PPMA melalui Program JAiPA menyusun panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK untuk …

Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura Read More »

Peserta kegiatan dari Universitas Bojonegoro sedang melakukan kegiatan penanaman.

Pengembangan Kawasan Agroforestri di Desa Sukoharjo untuk Serap Emisi Karbon dan Tingkatkan Pendapatan Warga

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemerintah Desa (Pemdes) Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro bersama warga, perguruan tinggi, dan beberapa kelompok masyarakat sipil melakukan penanaman pohon untuk konservasi lingkungan dan pengembangan kawasan agroforestri di Desa Sukoharjo, pada Minggu (4/2/24). Ke depan, kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemdes dan warga setempat. Rangkaian kegiatan ini meliputi penanaman bibit Pohon …

Pengembangan Kawasan Agroforestri di Desa Sukoharjo untuk Serap Emisi Karbon dan Tingkatkan Pendapatan Warga Read More »

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF

Berita, Peristiwa / Oleh

Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua bekerja sama dengan PATTIRO memfasilitasi pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Jayapura. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan masyarakat adat. Sebelum kehadiran MSF, Kabupaten Jayapura telah memiliki forum kolaborasi yaitu Gugus …

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF Read More »

Laporan Auditor Independen 2022

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

No. LAI: 000021/2. 1351/au.2/11/1236-1/1/XII/2023 Kepada yang terhormat Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) Jakarta Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perobahan asset neto dan laporan arus kas untuk …

Laporan Auditor Independen 2022 Read More »

Perlu Ada Program Pemberdayaan Perempuan Khusus untuk Kelompok Pekka

Berita, Peristiwa / Oleh

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke kantor PATTIRO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 28 November 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai pemberdayaan Pekka di daerah kerja masing-masing juga implementasi …

Perlu Ada Program Pemberdayaan Perempuan Khusus untuk Kelompok Pekka Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Penelitian, Publikasi / Oleh

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL

Berita, Peristiwa / Oleh

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan RHL yang dilaksanakan dengan perusahaan yang dikontrak. Pelibatan KTH yang dimulai dari proses perencanaan membuat mereka memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi untuk menjaga tanaman lantaran dilibatkan dari awal. Hal ini mengemuka pada Diseminasi …

Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Penelitian, Publikasi / Oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan …

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Scroll to Top
Skip to content