Author name: PATTIRO

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan. […]

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa Read More »

Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Jaga Kelestarian Alam

Berita, Peristiwa / Oleh

Enam Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni Desa Gajah Rejo, Sumber Agung, Ngabab, Ngroto, Karang sari dan Desa Wonokerto berkomitmen untuk menjaga kelestarian  lingkungan khususnya di Kabupaten Malang dalam acara Jambore Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API PRB) pada Sabtu, 18 Februari 2017 lalu. Program Manager PATTIRO, Agus Salim mengatakan, hasil deklarasi

Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Jaga Kelestarian Alam Read More »

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Ketentuan tentang desa adat dalam UU Desa membawa harapan baru bagi pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berdasarkan penelitian tentang penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat, tidak adanya pengawasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan penyederhanaan

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat Read More »

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak

Factsheet, Publikasi / Oleh

Melalui UU No. 6/2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia dibedakan ke dalam dua kategori, yakni desa dan desa adat. Desa adat, sebagaimana desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak Read More »

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Read More »

Laporan Auditor Independen 2016

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

Laporan No. KKSPJ/07I-OA/III/2017 Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Laporan audit atas laporan keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah Dan lnformasi Regional (Yayasan Pattiro) yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan akrivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu

Laporan Auditor Independen 2016 Read More »

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif

Berita, Peristiwa / Oleh

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif. Akhir Januari lalu, Lauder Institut, Universitas Pensylvania, Amerika Serikat mengeluarkan rilis mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi kembali masuk dalam daftar tersebut. Direktur PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, capaian tersebut memperpanjang prestasi

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif Read More »

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal

Siaran Pers / Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 87 Desa telah melakukan korupsi Dana Desa. Dugaan berasal dari laporan masyarakat kepada lembaga anti rasuah itu yang mencapai 362 laporan. Berkenaan dengan banyaknya dugaan kasus korupsi tersebut, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menilai, bahwasanya,  Satuan Tugas Desa (Satgas Desa) belum bekerja optimal dalam meningkatkan kapasitas

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal Read More »

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga donor pada 2012, menunjukan adanya peningkatan suhu permukaan bumi hampir  satu derajat celcius di daerah Malang. Dengan keadaan tersebut, Malang yang beriklim lembab itu terancam mengalami kekeringan. Selain ancaman kekeringan, Malang juga terancam banjir ataupun longsor, dikarenakan Malang

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas Read More »

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

Berita, Peristiwa / Oleh

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih Read More »

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dengan tujuh orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016 lalu, harus menjadi momentum dalam membenahi reformasi birokrasi pemerintah, baik pusat atau daerah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), Maya Rostanty, “Ini harus jadi

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content