Skip to content

Author name: PATTIRO

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal

Siaran Pers / Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 87 Desa telah melakukan korupsi Dana Desa. Dugaan berasal dari laporan masyarakat kepada lembaga anti rasuah itu yang mencapai 362 laporan. Berkenaan dengan banyaknya dugaan kasus korupsi tersebut, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menilai, bahwasanya,  Satuan Tugas Desa (Satgas Desa) belum bekerja optimal dalam meningkatkan kapasitas […]

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal Read More »

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga donor pada 2012, menunjukan adanya peningkatan suhu permukaan bumi hampir  satu derajat celcius di daerah Malang. Dengan keadaan tersebut, Malang yang beriklim lembab itu terancam mengalami kekeringan. Selain ancaman kekeringan, Malang juga terancam banjir ataupun longsor, dikarenakan Malang

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas Read More »

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

Berita, Peristiwa / Oleh

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih Read More »

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dengan tujuh orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016 lalu, harus menjadi momentum dalam membenahi reformasi birokrasi pemerintah, baik pusat atau daerah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), Maya Rostanty, “Ini harus jadi

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Buku, Publikasi / Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi

Berita, Peristiwa / Oleh

Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi Read More »

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan. Kecamatan selama ini diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), belum ada aturan pelaksanaan yang me-ngatur khusus tentang

Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa Read More »

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Desa, Factsheet, Publikasi / Oleh

UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community). Dengan demikian warga Desa akan

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa Read More »

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping,

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

Peristiwa / Oleh

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa. Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa Read More »

Scroll to Top