Author name: PATTIRO

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Ketentuan tentang desa adat dalam UU Desa membawa harapan baru bagi pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berdasarkan penelitian tentang penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat, tidak adanya pengawasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan penyederhanaan […]

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat Read More »

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak

Factsheet, Publikasi / Oleh

Melalui UU No. 6/2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia dibedakan ke dalam dua kategori, yakni desa dan desa adat. Desa adat, sebagaimana desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak Read More »

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Read More »

Laporan Auditor Independen 2016

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

Laporan No. KKSPJ/07I-OA/III/2017 Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Laporan audit atas laporan keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah Dan lnformasi Regional (Yayasan Pattiro) yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan akrivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu

Laporan Auditor Independen 2016 Read More »

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif

Berita, Peristiwa / Oleh

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif. Akhir Januari lalu, Lauder Institut, Universitas Pensylvania, Amerika Serikat mengeluarkan rilis mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi kembali masuk dalam daftar tersebut. Direktur PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, capaian tersebut memperpanjang prestasi

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif Read More »

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal

Siaran Pers / Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 87 Desa telah melakukan korupsi Dana Desa. Dugaan berasal dari laporan masyarakat kepada lembaga anti rasuah itu yang mencapai 362 laporan. Berkenaan dengan banyaknya dugaan kasus korupsi tersebut, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menilai, bahwasanya,  Satuan Tugas Desa (Satgas Desa) belum bekerja optimal dalam meningkatkan kapasitas

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal Read More »

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga donor pada 2012, menunjukan adanya peningkatan suhu permukaan bumi hampir  satu derajat celcius di daerah Malang. Dengan keadaan tersebut, Malang yang beriklim lembab itu terancam mengalami kekeringan. Selain ancaman kekeringan, Malang juga terancam banjir ataupun longsor, dikarenakan Malang

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas Read More »

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

Berita, Peristiwa / Oleh

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih Read More »

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dengan tujuh orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016 lalu, harus menjadi momentum dalam membenahi reformasi birokrasi pemerintah, baik pusat atau daerah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), Maya Rostanty, “Ini harus jadi

Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan Birokrasi Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Buku, Publikasi / Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi

Berita, Peristiwa / Oleh

Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi Read More »

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Scroll to Top