Author name: PATTIRO

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya […]

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping,

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

Peristiwa / Oleh

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa. Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa Read More »

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi Ahmad menekankan, kapasitas aparatur desa wajib dtingkatkan dalam melayani masyarakat desa. “Karena kalau tidak, mereka bisa menjadi bulan-bulanan masyarakat,” ungkapnysa pada diskusi pembahasan Pedoman Layanan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Read More »

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Memo Kebijakan / Oleh

Sejak dulu, desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa Read More »

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah

Publikasi / Oleh

Sejak tahun 2005, PATTIRO aktif berkontribusi dalam mendorong adanya kebijakan dan anggaran responsif gender di daerah. PATTIRO telah menjadi mitra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah Read More »

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat difabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik pada 26 Oktober 2016 bertempat di Cikini, Jakarta. Acara yang bertemakan “Implementasi UU Disabilitas, Menuju Pelayanan Publik Inklusif” ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan penutup Program Peduli Difabel, yang sudah dijalankan sejak Juni 2015 di

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan Read More »

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 01/Y.PTIR/BP/X/2016, Maya Rostanty resmi diangkat menjadi Direktur PATTIRO menggantikan Sad Dian Utomo. Serah terima jabatan Direktur diselenggarakan pada Senin, 24/10/16 di hotel Soyfan Inn Tebet dihadiri oleh seluruh Pegiat PATTIRO, jaringan dan mitra kerja PATTIRO, serta keluarga besar PATTIRO Raya. Acara yang dikemas santai ini dimoderasi oleh Yulius Hendra.

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015

Laporan Tahunan / Oleh

Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan tiga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisiatif yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015 Read More »

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Oleh Didik Purwondanu* Setelah memperoleh kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada April lalu, 160 difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai memanfaatkan kartu sakti tersebut untuk memperoleh pengobatan secara gratis. Marwiyah salah satunya. Warga Desa Bagek Polak itu nampak bungah saat menceritakan pengalamannya dioperasi di Rumah Sakit Umum

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan Read More »

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010, Negara menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi. Namun, meskipun sudah enam tahun undang-undang tersebut diterapkan, pemenuhan hak untuk tahu masyarakat masih saja terganjal oleh beberapa hal. Tepat pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September, Koalisi Freedom of

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu Read More »

Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Peristiwa / Oleh

Oleh Rokhmad Munawir* Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang terjadi pada periode waktu tertentu. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan iklim adalah perubahan suhu yang drastis, berubahnya curah hujan dan musim serta pola angin. Peristiwa perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain: aktivitas

Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim Read More »

Scroll to Top
Skip to content