Author name: PATTIRO

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Buku, Publikasi / Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut […]

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi

Berita, Peristiwa / Oleh

Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi Read More »

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan. Kecamatan selama ini diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), belum ada aturan pelaksanaan yang me-ngatur khusus tentang

Policy Brief | Optimalisasi Fungsi Kecamatan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Desa Read More »

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa

Desa, Factsheet, Publikasi / Oleh

UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community). Dengan demikian warga Desa akan

Fact Sheet | Kewenangan dan Pelayanan Publik Desa Read More »

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping,

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

Peristiwa / Oleh

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa. Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa Read More »

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi Ahmad menekankan, kapasitas aparatur desa wajib dtingkatkan dalam melayani masyarakat desa. “Karena kalau tidak, mereka bisa menjadi bulan-bulanan masyarakat,” ungkapnysa pada diskusi pembahasan Pedoman Layanan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Read More »

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Memo Kebijakan / Oleh

Sejak dulu, desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa Read More »

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah

Publikasi / Oleh

Sejak tahun 2005, PATTIRO aktif berkontribusi dalam mendorong adanya kebijakan dan anggaran responsif gender di daerah. PATTIRO telah menjadi mitra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah Read More »

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat difabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik pada 26 Oktober 2016 bertempat di Cikini, Jakarta. Acara yang bertemakan “Implementasi UU Disabilitas, Menuju Pelayanan Publik Inklusif” ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan penutup Program Peduli Difabel, yang sudah dijalankan sejak Juni 2015 di

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan Read More »

Scroll to Top
Skip to content