Author name: PATTIRO

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Berita, Peristiwa / Oleh

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. […]

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu Read More »

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Peristiwa / Oleh

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga Read More »

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan

Berita, Peristiwa / Oleh

Masyarakat kembali dibuat resah setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap pembuat dan pengedar vaksin balita palsu di Bekasi pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut, pada Minggu, 26 Juni 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mendata rumah sakit yang mungkin memakai vaksin tersebut. Menteri

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan Read More »

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID Read More »

Keberhasilan Para Ibu di Banten Perjuangkan Perbaikan Fasilitas Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Cerita dari Lapangan oleh Muhamad Ridho Dinata* Desa Cipalabuh yang terletak di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Desa ini terdiri dari sebelas kampung yang lokasinya saling berjauhan satu sama lain. Sulitnya akses jalan menjadi masalah utama yang kerap masyarakat Desa Cipalabuh keluhkan. Hal itu pun berujung pada munculnya masalah-masalah

Keberhasilan Para Ibu di Banten Perjuangkan Perbaikan Fasilitas Kesehatan Read More »

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana

Berita, Peristiwa / Oleh

Akhir pekan lalu, sejumlah desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan longsor akibat hujan lebat. Menanggapi kejadian itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah desa yang terdampak bencana dapat menggunakan dana desa tahun 2016 untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur desa yang rusak. Menteri Marwan juga

Desa Juga Harus Fokus pada Pencegahan Bencana Read More »

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Peristiwa / Oleh

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

Laporan Auditor Independen 2015

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

Ref.: 007/AT/GA-LAI/II/2016 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) terlampir, yang terdiri dari yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Auditor Independen 2015 Read More »

Panama Papers: Meningkatkan Roda Transparansi Sektor Swasta

Peristiwa / Oleh

Oleh: Didik Purwondanu* “Tetapi transparansi ini perlu diperluas melampaui sektor publik dan juga sektor swasta. Kita perlu mengetahui siapa yang benar-benar memiliki dan mengendalikan perusahaan kita, bukan hanya siapa yang memiliki perusahaan secara sah, namun siapa yang benar-benar mendapatkan keuntungan finansial dari keberadaan perusahaan tersebut.” Hal ini merupakan bagian dari pidato David Cameron pada Open

Panama Papers: Meningkatkan Roda Transparansi Sektor Swasta Read More »

Scroll to Top
Skip to content