Permintaan Penawaran Audit Keuangan
Permintaan Penawaran Audit Keuangan Read More »
Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan
Daerah kaya tambang seperti Kabupaten Aceh Barat, Lebong, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi lantaran merupakan daerah yang memiliki industri ekstraktif. Namun sayang, keempat daerah tersebut masih menghadapi tantangan berupa tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan kajian PATTIRO bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, Akar Global Inisiatif, SOMASI NTB, dan
Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan Read More »
Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah
Implementasi ekonomi hijau perlu didukung dengan regulasi yang memberikan manfaat sosial jangka panjang serta meminimalisasi risiko lingkungan. Hal ini perlu didukung juga dengan kebijakan pendanaan lingkungan hidup dalam belanja daerah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat implementasi mandat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengelolaan lingkungan hidup
Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah Read More »
Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal
Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, pengaturan insentif yang sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/PMK.07/2021 tentang Dana Insetif Daerah (DID) tidak berlaku lagi. Peraturan ini kemudian diperbarui PMK 125/PMK.O7/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini
Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah melalui penguatan pendanaan. Sejak 2017, PATTIRO bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup melalui dukungan The Asia Foundation memiliki agenda untuk mendorong penguatan pendanaan sektor publik melalui kebijakan transfer anggran berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Hal tersebut mengemuka pada sambutan yang disampaikan
Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua
PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya
Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »
Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah penghasil tambang dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yakni sebesar 12,95% (BPS, 2023). Pemerintah daerah perlu memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini karena kemiskinan berkorelasi dengan masalah-masalah sosial lain, seperti
Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura
Panduan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan dalam mengawal pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK/ADD). Panduan ini berguna untuk berbagai pihak dalam melihat perkembangan pemanfaatan ADK yang dikelola oleh pemerintah kampung. Sebagai upaya mewujudkan panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK, PATTIRO bersama Pt. PPMA melalui Program JAiPA menyusun panduan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ADK untuk
Panduan Monitoring dan Evaluasi untuk Mengawal Kebijakan ADK di Kabupaten Jayapura Read More »
Pengembangan Kawasan Agroforestri di Desa Sukoharjo untuk Serap Emisi Karbon dan Tingkatkan Pendapatan Warga
Pemerintah Desa (Pemdes) Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro bersama warga, perguruan tinggi, dan beberapa kelompok masyarakat sipil melakukan penanaman pohon untuk konservasi lingkungan dan pengembangan kawasan agroforestri di Desa Sukoharjo, pada Minggu (4/2/24). Ke depan, kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemdes dan warga setempat. Rangkaian kegiatan ini meliputi penanaman bibit Pohon
Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF
Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua bekerja sama dengan PATTIRO memfasilitasi pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Jayapura. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan masyarakat adat. Sebelum kehadiran MSF, Kabupaten Jayapura telah memiliki forum kolaborasi yaitu Gugus
Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF Read More »
Laporan Auditor Independen 2022
No. LAI: 000021/2. 1351/au.2/11/1236-1/1/XII/2023 Kepada yang terhormat Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) Jakarta Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perobahan asset neto dan laporan arus kas untuk
Laporan Auditor Independen 2022 Read More »