Author name: PATTIRO

Mendorong Penguatan Regulasi Bantuan Keuangan Berbasis Kinerja dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kini tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Revisi ini sangat penting untuk mendorong pengalokasian anggaran berbasis kinerja, terutama terkait isu lingkungan hidup. Seiring dengan adanya efisiensi anggaran yang diumumkan pemerintah pusat pada 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, penguatan regulasi bantuan […]

Mendorong Penguatan Regulasi Bantuan Keuangan Berbasis Kinerja dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 Read More »

Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan

Berita, Siaran Pers / Oleh

Sumber Gambar: Okezone Economy Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran membawa harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai bahwa program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perencanaan yang belum matang

Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan Read More »

Pendidikan Tata Kelola Lingkungan: Jendela Wawasan Perempuan dan Kelompok Muda untuk Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Berita, Peristiwa / Oleh

Sadar akan sedikitnya partisipasi kelompok perempuan dan anak muda dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada program pelestarian lingkungan, kelompok masyarakat sipil tergerak untuk menginisiasi forum akar rumput guna memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat terkait tata kelola pemerintahan daerah. PATTIRO melalui dukungan The Asia Foundation memotret inisiatif baik ini dalam Talkshow Perempuan Bicara EFT yang diselenggarakan

Pendidikan Tata Kelola Lingkungan: Jendela Wawasan Perempuan dan Kelompok Muda untuk Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan Read More »

Peserta kegiatan dari Universitas Bojonegoro sedang melakukan kegiatan penanaman.

Menggali Asa di Tengah Ironi Migas: Cerita dari Desa Sukoharjo

Berita, Peristiwa / Oleh

Meskipun hidup di daerah yang kaya sumber daya tambang, nasib warga di Desa Sukoharjo sungguh mesakno. Di tengah eksploitasi sumber daya alam oleh industri minyak dan gas (migas), mereka justru harus memikul beban berat berupa kemiskinan, kesenjangan sosial, serta kerusakan lingkungan yang terus mengancam penghidupan mereka. Desa Sukoharjo berada di lingkar tambang Migas Lapangan Kedung

Menggali Asa di Tengah Ironi Migas: Cerita dari Desa Sukoharjo Read More »

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Kebijakan insentif fiskal tahun 2025 menawarkan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. “Insentif fiskal ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah, terutama dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pemda dapat fokus pada indikator-indikator yang ditetapkan oleh kementerian teknis,” ungkap Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan,

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah Read More »

LAPOR Mas Wapres: Solusi atau Sekadar Simbol?

Berita, Ulasan / Oleh

Sumber Gambar: westjavatoday.com Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, belum lama ini meluncurkan kanal pengaduan ‘LAPOR Mas Wapres’ untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aduan pelayanan publik. Langkah yang tampaknya sederhana namun memantik pertanyaan mendasar: apakah ini merupakan inovasi baru atau justru tanda impotensi sistem pengaduan publik yang selama ini sudah terbangun?

LAPOR Mas Wapres: Solusi atau Sekadar Simbol? Read More »

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang

Ulasan / Oleh

Tambang merupakan sektor usaha dengan keuntungan yang tinggi. Kenyataan bahwa tambang lekat dengan kemiskinan dan daerah lingkar tambang menjadi kantong kemiskinan menunjukkan perlunya keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lingkar tambang melalui kebijakan yang inovatif. Untuk menyikapi ini dengan efektif, kita harus keluar dari pola business as usual. Saat ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah di daerah

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang Read More »

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya memperkuat advokasi pelestarian lingkungan melalui anggaran daerah, sejumlah mitra organisasi masyarakat sipil (CSO) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas untuk mendukung penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang diselenggarakan oleh PATTIRO melalui dukungan The Asia Foundation pada 4-7 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini dihadiri oleh 17 peserta, meliputi 9 laki-laki dan 8

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT Read More »

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan

Berita, Ulasan / Oleh

Sumber Gambar Kemiskinan dan tambang terdengar seperti dua hal yang bertentangan. Bila dikelola dengan baik, sektor ekstraktif akan sangat lukratif, terbukti dengan kenyataan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba terbesar di Indonesia merupakan bisnis tambang atau migas. Sayangnya, kemiskinan dan tambang acap hadir bersamaan. Seiring pemerintahan Joko Widodo mulai getol mengampanyekan kesuksesan kebijakan hilirisasi, perhatian publik terhadap

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan Read More »

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman PUG dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Sumber Gambar: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/31013 Indonesia memiliki target pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025 yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Namun, meski upaya telah dilakukan sejak 2018, capaian penurunan sampah laut baru mencapai 41,68% per akhir 2023, sebagaimana

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman PUG dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah Read More »

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO menyambut baik langkah Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang masih merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, sejak 2022, UU Nomor

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 Read More »

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Scroll to Top