Author name: PATTIRO

LAPOR Mas Wapres: Solusi atau Sekadar Simbol?

Berita, Ulasan / Oleh

Sumber Gambar: westjavatoday.com Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, belum lama ini meluncurkan kanal pengaduan ‘LAPOR Mas Wapres’ untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aduan pelayanan publik. Langkah yang tampaknya sederhana namun memantik pertanyaan mendasar: apakah ini merupakan inovasi baru atau justru tanda impotensi sistem pengaduan publik yang selama ini sudah terbangun? […]

LAPOR Mas Wapres: Solusi atau Sekadar Simbol? Read More »

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang

Ulasan / Oleh

Tambang merupakan sektor usaha dengan keuntungan yang tinggi. Kenyataan bahwa tambang lekat dengan kemiskinan dan daerah lingkar tambang menjadi kantong kemiskinan menunjukkan perlunya keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lingkar tambang melalui kebijakan yang inovatif. Untuk menyikapi ini dengan efektif, kita harus keluar dari pola business as usual. Saat ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah di daerah

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang Read More »

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya memperkuat advokasi pelestarian lingkungan melalui anggaran daerah, sejumlah mitra organisasi masyarakat sipil (CSO) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas untuk mendukung penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang diselenggarakan oleh PATTIRO melalui dukungan The Asia Foundation pada 4-7 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini dihadiri oleh 17 peserta, meliputi 9 laki-laki dan 8

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT Read More »

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan

Berita, Ulasan / Oleh

Sumber Gambar Kemiskinan dan tambang terdengar seperti dua hal yang bertentangan. Bila dikelola dengan baik, sektor ekstraktif akan sangat lukratif, terbukti dengan kenyataan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba terbesar di Indonesia merupakan bisnis tambang atau migas. Sayangnya, kemiskinan dan tambang acap hadir bersamaan. Seiring pemerintahan Joko Widodo mulai getol mengampanyekan kesuksesan kebijakan hilirisasi, perhatian publik terhadap

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan Read More »

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman PUG dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Sumber Gambar: https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/31013 Indonesia memiliki target pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025 yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Namun, meski upaya telah dilakukan sejak 2018, capaian penurunan sampah laut baru mencapai 41,68% per akhir 2023, sebagaimana

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman PUG dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah Read More »

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO menyambut baik langkah Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang masih merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, sejak 2022, UU Nomor

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 Read More »

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan, Kementerian Dalam Negeri, telah merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mengadopsi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau skema transfer fiskal berbasis ekologi pada 9 Oktober 2024. Ini merupakan bagian dari jalan panjang

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT Read More »

Pengelolaan Sampah Masih Netral Gender

Berita, Peristiwa / Oleh

Sumber Foto: Ekuatorial.com Per 2023, Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai 38,79 juta ton. Sebanyak 50,79% dari timbulan sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga. Namun, tidak semua timbulan sampah tersebut dapat dikelola dengan baik. Hanya 24,10 juta ton (62,13%)

Pengelolaan Sampah Masih Netral Gender Read More »

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini

Buku, Penelitian, Publikasi / Oleh

Usia 0-6 tahun merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan dan kualitas hidup pada fase berikutnya. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak melalui

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini Read More »

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 13 Agustus 2024– Perubahan iklim yang melanda bumi memaksa kita untuk mendengarkan, merangkul, dan bertindak bersama dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam upaya ini, Program VICRA, yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, telah menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Setelah perjalanan penuh makna, konsorsium VICRA yang terdiri dari

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan Read More »

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) dengan bangga mengumumkan suksesnya pelaksanaan Lokakarya Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT), sebagai bagian dari Konferensi Nasional EFT Ke-5 – 2024. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation, dan The Asia Foundation. Anggota aktif KMS-PPL antara lain Pilar Nusantara (PINUS), Pusat Telaah dan Informasi Regional

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT Read More »

Scroll to Top