Author name: PATTIRO

Pertemuan World Movement for Democracy Kedelapan

Peristiwa / Oleh

Catatan singkat perjalanan Rokhmad Munawir Pertemuan World Movement for Democracy yang ke delapan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1-4 November 2015. Kegiatan ini dibuka oleh Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn. Dalam pidato pembukanya Hwang Kyo-ahn menceritakan secara singkat perjalanan demokrasi di Korea Selatan. Pria yang belum genap satu tahun menjadi perdana menteri […]

Pertemuan World Movement for Democracy Kedelapan Read More »

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan

Peristiwa / Oleh

Oleh Ega Rosalina Bedasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sejak tahun 2001 hingga 2010, biaya kesehatan per kapita di Indonesia terus meningkat hingga lebih dari tiga ratus persen dan masih terus meroket sampai saat ini. Upaya pemerintah menyiasati masalah ini dengan menerapkan prinsip gotong royong melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sayangnya, belum berjalan maksimal. Meski sudah

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

Buku / Oleh

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »

Bazar Buku PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Merespon banyaknya permintaan buku yang masuk, sepanjang bulan November 2015 ini, PATTIRO akan membagikan ratusan buku yang telah dihasilkan secara cuma-cuma kepada siapa pun yang berminat. Bagi anda yang ingin memiliki buku-buku tersebut, anda bisa langsung datang ke Kantor PATTIRO di Jalan Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G 35, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika anda tidak memiliki

Bazar Buku PATTIRO Read More »

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Memo Kebijakan / Oleh

Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci

Peristiwa / Oleh

RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak bia­sanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci Read More »

PATTIRO: Rencana DPR Revisi Kebijakan Lelang Jabatan Berbau Politis

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – DPR RI menyebut kebijakan lelang jabatan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah* ilegal dan memiliki banyak kelemahan. DPR pun berwacana untuk segera merevisi aturan tersebut. Namun, PATTIRO menduga rencana parlemen itu hanyalah sebuah upaya untuk kembali mempolitisasi

PATTIRO: Rencana DPR Revisi Kebijakan Lelang Jabatan Berbau Politis Read More »

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas.

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas Read More »

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers CSO OGP Indonesia | Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Pemerintahan Terbuka 2015 di Meksiko Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar

Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus Read More »

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot

Siaran Pers / Oleh

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content