PENGUMUMAN PENGADAAN
PENGUMUMAN PENGADAAN Read More »
Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO
Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan
Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »
Seri Keterbukaan Informasi Publik sesi 1 (UU KIP)
Video ini adalah kampanye keterbukaan informasi yang dibuat oleh sekretariat FOINI atas dukungan dair Ford Foundation dan PATTIRO. Narasumber pada video ini adalah Alamsyah Saragih ketua umum Komisi Informasi Pusat periode 2009-2011. Beliau menjelaskan tentang informasi umum dan yang dikecualikan beserta pembagian dan jenisnya.
Seri Keterbukaan Informasi Publik sesi 1 (UU KIP) Read More »
Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan bahwa Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2016. Hasil kajian divisi riset kebijakan publik PATTIRO memperlihatkan, UU ASN memiliki mandat untuk membuat 19 Peraturan Pemerintah (PP),
Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN Read More »
Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi
Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis pelaksanaan. Misi penting pelayanan
Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi
UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa
Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi Read More »
Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform
Pemenangan Obama banyak mendapatkan dukungan dari industri lembah silikon. Sulit menyatakan bahwa tak ada hubungan yang kuat antara dukungan tersebut dengan pilihan skema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam doktrin ‘pemerintahan terbuka’ di bawah pemerintahan Presiden Obama. ICT telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Untuk mengawal inisiatif pemerintah
Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform Read More »
Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang
Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang
Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang Read More »
Sengketa Informasi: BPK dan DPR Terancam Sanksi Pidana dan Denda KI Pusat Akan Periksa BPK terkait Hambalang
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) akan melakukan pemeriksaan setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena gagal memberikan bukti kuat terhadap informasi yang dikecualikan. Pemeriksaan tersebut dilakukan KI Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait kasus audit Hambalang antara BPK selaku termohon dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) selaku pemohon. Padahal hasil audit BPK terhadap pembangunan
Akuntabilitas Sosial dan Open Government
Akuntabilitas Dalam Perspektif Relasi Sosial Istilah akuntabilitas, dari sisi semantik, sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).[1] Penelusuran akar sejarah konsep akuntabilitas merujuk pada masa William I, suatu dekade setelah penguasaan Norman di tanah Inggris pada tahun 1066. Pada tahun 1085 William mensyaratkan semua pemilik properti di wilayah kekuasaannya
Akuntabilitas Sosial dan Open Government Read More »
Berkat Akses Informasi, Dana Bantuan Siswa Miskin Gagal “Disunat”
Berkat kesigapan warga melakukan akses informasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pembagian dana kepada siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP 4 Lingsar Desa Sigerongan Lombok Barat yang tidak semestinya dapat dihindarkan. Secara kronologis, Fasilitator Penguatan Masyarakat Program CATI-PATTIRO Lombok Barat Nurjanah menuturkan detil peristiwanya sebagai berikut. Pada awalnya warga mendengar kabar bahwa pihak
Berkat Akses Informasi, Dana Bantuan Siswa Miskin Gagal “Disunat” Read More »
Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Awal pekan keempat Januari 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan bahwa masih ada sekitar 449 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja pelayanan publiknya berada di bawah kategori baik. Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gatot Sugiarto mengungkapkan, dari hasil evaluasi atas seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia pada
Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Read More »