Author name: PATTIRO

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik

Peristiwa / Oleh

Komisi Informasi Provinsi NTB memberi penghargaan pada sejumlah badan publik milik pemerintah, swasta dan perorangan yang dinilai berperan aktif dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin malam (2/11/2013). Hadir dalam acara tersebut Ketua Komiai Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono. Menurut Ketua KI NTB, Agus Marta Hariyadi, evaluasi dan penilaian […]

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik Read More »

PPID NTB Terbaik Nasional

Peristiwa / Oleh

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB sebagai PPID terbaik di Indonesia. Sistem Keterbukaan Informasi Publik yang dimiliki NTB dinilai sangat memudahkan masyarakat. NTB meraih predikat terbaik itu bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penghargaan untuk PPID terbaik se-Indonesia diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini dalam Rakornas PPID

PPID NTB Terbaik Nasional Read More »

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi

Peristiwa / Oleh

Kelompok masyarakat atau community center (CC) di Kabupaten Manokwari Papua Barat mulai berinisiatif memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan gagasan dan aktivitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan keterbukaan informasi dan partisipasi demi perbaikan pelayanan publik. Pada 14 Oktober lalu, CC Kabupaten Manokwari menggelar dialog interaktif radio di RRI setempat.

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi Read More »

Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera  ikut mendanai ongkos distribusi pada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Rabu, 23 Oktober 2013, setelah ditengarai ada sejumlah pemda yang menolak raskin dengan alasan merasa tidak ada penduduk miskin di daerahnya. Daerah yang menolak raskin antara lain kabupaten

Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Buku / Oleh

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Buku / Oleh

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat,

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi

Peristiwa / Oleh

Warga Papua Barat mulai bergerak memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berangkat dari keinginan untuk mengetahui kepastian jadwal Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kelompok warga Distrik Pantura yang diwakili oleh Agustina Salossa melakukan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Rabu, 9 Oktober 2013. Selama ini Agustina dkk mendapati kenyataan jadwal pelayanan Puskesmas di distriknya hanya dua

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi Read More »

Politic Uang Bisa Gagalkan Paslon Bupati

Peristiwa / Oleh

Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang Afifudin memperingatkan tim sukses enam paslon bupati dan wakil bupati untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye, seperti melakukan kegiatan money politik. Menurut Afiffudin Panwaslu tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum. “Jika ada paslon yang terbukti melakukan money politics maka keikutsertaan mereka bisa gugur,” ujar Afiffudin dalam Sarasehan Demokrasi Edukatif, Partisipatif dan Etis

Politic Uang Bisa Gagalkan Paslon Bupati Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Penelitian / Oleh

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Penelitian / Oleh

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

Kota Inklusi dan Layak Anak

Peristiwa / Oleh

Bulan September tahun 2013, Kota Surakarta tengah berupaya menggodok kebijakan baru dalam rangka menuju sebuah Kota Inklusi. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan dan keramahan bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Agenda setting pemerintah

Kota Inklusi dan Layak Anak Read More »

BPJS Minim Sosialisasi

Peristiwa / Oleh

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS,

BPJS Minim Sosialisasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content