Author name: PATTIRO

PATTIRO Pertanyakan Laporan Audit BPK soal Hambalang

Berita / Oleh

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATTIRO menilai sikap tertutup itu malah membuat publik berpikir BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo […]

PATTIRO Pertanyakan Laporan Audit BPK soal Hambalang Read More »

Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang

Siaran Pers / Oleh

Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk  Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang  Kepercayaan publik terhadap BPK sedang dipertaruhkan. Laporan audit investigasi BPK terhadap Proyek P3SON –yang dikenal dengan nama Proyek Hambalang- malah mengundang kontroversi. Alih-alih memberikan jalan terang bagi pengetahuan publik dan penegakan hukum, BPK malah mengundang pertanyaan publik, tatkala menyatakan Laporan Hasil Audit

Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang Read More »

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat

Peristiwa / Oleh

Rabu,12 September 2013, Forum Kader Posyandu Desa Wawonduru melakukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dompu NTB. Permintaan informasi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi warga yang diselenggarakan sehari sebelumnya di Aula Kantor Desa Wawonduru. Permintaan informasi dilakukan atas nama Juwairiah, dengan meminta informasi sebagai berikut: Informasi tentang mekanisme atau petunjuk

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat Read More »

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB

Peristiwa / Oleh

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Terapkan Teknologi Informasi, Pemprov NTB Siap Layani Informasi Publik! Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertekad meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai mandat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai upaya untuk optimalisasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Read More »

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

Penelitian / Oleh

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Peristiwa / Oleh

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk

Peristiwa / Oleh

Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. HINGGA saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Menurut penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10. “Nilai tertinggi Provinsi DIY

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk Read More »

Buku Saku APBD Dompu 2013

Buku / Oleh

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Buku Saku APBD Dompu 2013 Read More »

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan

Penelitian / Oleh

Beberapa waktu lalu, kami mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti call for paper bertema “Tiga Tahun Pasca Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob (2006-2008): Situasi Pemenuhan dan Agenda Mainstreaming Ekosob dalam Sistem Pembangunan di Indonesia”. Kegiatan ini bersifat pengayaan (enrichment) atas kegiatan kami sebelumnya, yakni riset hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang merupakan

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan Read More »

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta

Penelitian / Oleh

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia

Penelitian / Oleh

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Program Integritas dan Akuntabilitas Sosial, PATTIRO-USAID. Program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak 1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. Petani kerap menemukan pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal berdasarkan regulasi

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Read More »

Laporan BOS – Konsistensi Mandat Keberlanjutan

Penelitian / Oleh

Pendidikan menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi upaya sadar pencapaian manusia terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Pendidikan menjadi persyaratan yang mutlak mesti ada apabila sebuah bangsa, masyarakat, komunitas, atau keluarga ingin mencapai taraf hidup yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian, dan

Laporan BOS – Konsistensi Mandat Keberlanjutan Read More »

Scroll to Top
Skip to content