Iklan Layanan Masyarakat: Mari Kita Awasi Pelayanan Publik, hasil kerjasama PATTIRO Surakarta bersama YAPIKKA https://pattiro.org/wp-content/uploads/publications/Infographics/2013.08.19.PATTIRO.YAPPIKA-Iklan-layanan-Masyarakat-Informasi-Publik_di-Radio.mp3
Iklan Layanan Masyarakat: Mari Kita Awasi Pelayanan Publik Read More »
Ref. : 048/AT/GA/-LAI/VII/2013 Badan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO FOUNDATION). JAKARTA Kami telah mengaduit laporan posisi keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional 31 Desember 2012, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada
Laporan Auditor Independen 2012 Read More »
Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan
PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya Read More »
Puluhan warga Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar pada hari Senin depan (22/7) akan mendatangai Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Kedatangan warga ini sebagai buntut carut marutnya pengelolaan aset di desa bersangkutan. Kepala Dusun Bungpas Barat, Musabah mengatakan, tumpang tindih status lahan di desa itu cukup banyak. Ditaksir jumlahnya mencapai 20 hektar. Lahan-lahan ini selain berstatus sengketa,
Warga Sigerongan Rencanakan Datangi Kantor Aset Read More »
Komisi Informasi NTB mulai menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat. Juma’t, 26 Juli 2013 lalu Forum Wanita Mandiri (FORWANI) Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Nuri Muliana memohonkan sengketa karena permintaan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan tidak dikabulkan. Permohonan informasi dimaksud adalah data jumlah dan daftar nama sasaran penerima jaminan kesehatan (JAMKESMAS),
Sengketa Informasi Mulai Didaftarkan ke Komisi Informasi NTB Read More »
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM Read More »
Buku Stranas ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Tujuan disusunnya Stranas PPRG agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Dalam buku Stranas PPRG ini, ditetapkan Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) berada di urutan terburuk dari 18 kementerian yang disurvei Ombudsman dalam hal kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25/2009. Dari skala 1·1.000, Kementerian PU hanya mendapat skor 285. Selain Kementerian PU, menurut survei Ombudsman itu, ada empat kementerian lain yang juga diberi rapor merah, yakni Kemendikbud, Kemensos, Kemenakertrans, dan Kementan (lihat
PU Terburuk dalam Pelayanan Publik Read More »
(Larantuka) Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil One To’u dan PATTIRO launching publikasi APBD Kabupaten 2013 dan diskusi publik pada Senin (22/7) pagi. Acara ini sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Publikasi APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi peluncuran pertama di seluruh wilayah
Jakarta – DPR mengadakan rapat pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bersama Gubernur Papua dan Papua Barat beserta Kementerian terkait. Bahasan mengenai implementasi UU Otsus yang tak sesuai harapan mengemuka dalam rapat. “Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan. Biarkan keduanya berjalan dengan baik dalam
Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua Read More »
Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan
Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk Read More »
Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai
