Author name: PATTIRO

Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD

Buku / Oleh

Buku kecil ini berasal dari pengalaman PATTIRO yang hampir selama lima tahun lebih berkecimpung dalam kerja advokasi anggaran. Salah satunya adalah assistensi teknis kepada DPRD dan pemerintah kota/kabupaten di beberapa wilayah Indonesia. Karenanya, beberapa contoh kasus dalam buku ini mencuplik temuan di beberapa daerah itu. Analisis APBD dilakukan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak […]

Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua

Peristiwa / Oleh

“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini. Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua Read More »

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

Peristiwa / Oleh

“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”  Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke Read More »

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden

Siaran Pers / Oleh

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 (tujuh) Komisioner KI Pusat Periode 2009–2013, maka masa bakti ketujuh Komisioner tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2013.  Artinya sejak hari Senin, 3 Juni 2013, dua hari lalu, Komisi Informasi Pusat tidak memiliki komisioner definitif yang dapat bekerja melayani pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden Read More »

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel!

Peristiwa / Oleh

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis per 2 Juni lalu. “Kami

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel! Read More »

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Peristiwa / Oleh

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional Read More »

PATTIRO Gelar Technical Assistance Analisis APBD Kabupaten Dompu

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Technical Assistance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat

PATTIRO Gelar Technical Assistance Analisis APBD Kabupaten Dompu Read More »

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi

Peristiwa / Oleh

Permintaan DPRD Banten agar Pemprov Banten merevisi kembali aturan mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten dinilai tidak mencerminkan dukungan efisiensi anggaran. Penilaian tersebut disampaikan aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Divisi Anggaran dan Gender Purwanti Kusumawardhani, saat dimintai tanggapannya terkait polemik perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi Read More »

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership

Peristiwa / Oleh

Pada 19 April 2013, Open Government Partnership (OGP) secara resmi mengumumkan tiga perwakilan dari masyarakat sipil yang terpilih sebagai Steering Committee OGP. Salah satunya adalah perwakilan Indonesia, Maryati Abdullah dari organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP). Dua perwakilan lainnya adalah Alejandro Gonzalez dari Gestion Socialy Cooperation (GESOC) Mexico, dan Veronica Cretu dari CMB

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership Read More »

Otonomi Tergadai RUU

Peristiwa / Oleh

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam

Otonomi Tergadai RUU Read More »

Manual ASMS – Audit Sosial Multi Stakeholder

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Publikasi / Oleh

Audit sosial merupakan sebuah alat monitoring masyarakat atas kinerja pemerintah yang diciptakan dalam program Strengthening Integrity and Accountability – 2 (SIAP-2) yang dilakukan oleh PATTIRO dengan didanai oleh USAID (United States Agency for International Development). Ide audit sosial ini berawal dari riset yang dilakukan oleh tim program berlanjut pada perumusan kebijakan. Dari itu dipahami bahwa

Manual ASMS – Audit Sosial Multi Stakeholder Read More »

Scroll to Top
Skip to content