Author name: PATTIRO

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Peristiwa / Oleh

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) […]

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional Read More »

PATTIRO Gelar Technical Assistance Analisis APBD Kabupaten Dompu

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Technical Assistance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat

PATTIRO Gelar Technical Assistance Analisis APBD Kabupaten Dompu Read More »

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi

Peristiwa / Oleh

Permintaan DPRD Banten agar Pemprov Banten merevisi kembali aturan mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten dinilai tidak mencerminkan dukungan efisiensi anggaran. Penilaian tersebut disampaikan aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Divisi Anggaran dan Gender Purwanti Kusumawardhani, saat dimintai tanggapannya terkait polemik perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi Read More »

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership

Peristiwa / Oleh

Pada 19 April 2013, Open Government Partnership (OGP) secara resmi mengumumkan tiga perwakilan dari masyarakat sipil yang terpilih sebagai Steering Committee OGP. Salah satunya adalah perwakilan Indonesia, Maryati Abdullah dari organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP). Dua perwakilan lainnya adalah Alejandro Gonzalez dari Gestion Socialy Cooperation (GESOC) Mexico, dan Veronica Cretu dari CMB

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership Read More »

Otonomi Tergadai RUU

Peristiwa / Oleh

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam

Otonomi Tergadai RUU Read More »

Manual ASMS – Audit Sosial Multi Stakeholder

Akuntabilitas Pelayanan Publik, Publikasi / Oleh

Audit sosial merupakan sebuah alat monitoring masyarakat atas kinerja pemerintah yang diciptakan dalam program Strengthening Integrity and Accountability – 2 (SIAP-2) yang dilakukan oleh PATTIRO dengan didanai oleh USAID (United States Agency for International Development). Ide audit sosial ini berawal dari riset yang dilakukan oleh tim program berlanjut pada perumusan kebijakan. Dari itu dipahami bahwa

Manual ASMS – Audit Sosial Multi Stakeholder Read More »

Koalisi LSM Desak Nama Calon Komisioner KIP Dibuka

Peristiwa / Oleh

Masa kerja komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir 2 Juni 2013 mendatang. Aktivis Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Bejo Untung mengungkapkan, hingga kini proses seleksi calon komisioner KIP ada di tangan presiden untuk mengerucutkan menjadi 21 nama. “Kalau masa jabatan berakhir, seluruh sengketa informasi jadi tanda tanya besar,” ungkapnya bersama koalisi LSM untuk

Koalisi LSM Desak Nama Calon Komisioner KIP Dibuka Read More »

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB

Peristiwa / Oleh

Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dikelolanya. Berdasar pada latar belakang tersebut, bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram, PPID Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan workshop penyusunan DIP yang diikuti oleh seluruh PPID

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB Read More »

Penilaian PATTIRO Banten, Pengelolaan PAD Buruk

Peristiwa / Oleh

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota dinilai buruk. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten, terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2012 di enam kabupaten/kota, Senin (27/5). “Menyimak LHP BPK Perwakilan Banten yang menemukan pengelolaan PAD yang belum mamadai, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh kabupaten dan kota di Banten

Penilaian PATTIRO Banten, Pengelolaan PAD Buruk Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Buku / Oleh

Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO. Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap

Peristiwa / Oleh

RANCANGAN Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) berpotensi melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK 2011, disebutkan, penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang tersangkut hukum tidak perlu persetujuan tertulis dari presiden. Tapi, dalam RUU Pemda yang sedang dibahas di DPR ini, putusan MK itu dikembalikan lagi. Bahwa, penyelidikan dan penyidikan seorang kepala daerah harus atas

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap Read More »

Scroll to Top
Skip to content