Author name: PATTIRO

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Launching Sistem SMS Air

Peristiwa / Oleh

Teknologi saat ini memang berkembang dengan pesat dan sangat berguna bagi masyarakat, mudahnya diakses dan cepatnya informasi menjadi alasan kenapa sistem informasi yang ada menjadi bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini pula yang di manfaat kan oleh PDAM Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan Publiknya. Hari ini Rabu 08-05-2013 PDAM Kota Malang bekrjasama dengan Pasific […]

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Launching Sistem SMS Air Read More »

Review Lima Rancangan Undang-Undang

Peristiwa / Oleh

PATTIRO, sebagai bagian dari masyarakat sipil, mengambil prakarsa untuk secara proaktif menyuarakan perlunya harmonisasi kelima RUU  dengan tujuan meningkatkan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan dan sekaligus mencegah terjadinya berbagai masalah saat diimplementasikannya kelima peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk lebih lengkap tentang review 5 RUU klik disini. Review yang dilakukan terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4

Review Lima Rancangan Undang-Undang Read More »

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpotensi memberikan perlindungan terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terlihat adanya dua pola perlindungan praktik tersebut. “Pola pertama memberikan payung bagi pengabaian kontrol politik atas keuangan daerah dan pola kedua memberikan payung bagi imunitas hukum dari kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Sad Dian Utomo

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Read More »

Kota Malang jadi Proyek Percontohan SMS Air

Berita / Oleh

Kota Malang, Jawa Timur, menjadi proyek percontohan sistem pesan pendek atau SMS air yang diluncurkan oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum setempat dan sejumlah instansi. “Kontrak kerja kami (USAID) untuk membangun sistem pelayanan SMS air ini selama tiga tahun dengan dana yang dikucurkan sebesar 1,3 juta dolar

Kota Malang jadi Proyek Percontohan SMS Air Read More »

Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar

Peristiwa / Oleh

Warga Kota Malang kini dimanja untuk menyalurkan keluhannya terkait dengan kebutuhan air. Sebab, Pemkot Malang menggandeng Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membangun sistem layanan Short Message Service (SMS) air senilai USD 1,3 juta atau setara Rp 12,654,200,000. Sistem layanan SMS air senilai Rp 12,6 miliar itu sudah dilaunching. “Yang melaunching para stake holder secara

Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar Read More »

Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet

Peristiwa / Oleh

Bagi warga Kota Malang kini semakin mudah menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Sebab, perusahaan milik Pemkot Malang ini telah menyediakan nomor khusus dan website khusus bagi pelanggannya. Setiap komplain cukup mengirim SMS ke nomor 0813031440. Atau bisa juga membuka situs internet www.malang.smsair.co. Untuk pengadaan layanan ini, PDAM mendapat dana bantuan

Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet Read More »

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Siaran Pers / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

Peristiwa / Oleh

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan, pembangunan desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif. “Desa harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita ingin pembangunan di level desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi,” kata Budiman. Selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek kebijakan dari

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi Read More »

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden

Siaran Pers / Oleh

Pernyataan Bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA Koalisi Menuntut Transparansi Kementrian Kominfo! -Kominfo harus membuka 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden- Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo.  Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Siaran Pers / Oleh

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Scroll to Top
Skip to content