Author name: PATTIRO

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik

Buku / Oleh

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini  juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 . Dalam hal […]

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik Read More »

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Peristiwa / Oleh

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat Read More »

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi?

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi? Read More »

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Siaran Pers / Oleh

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala daerah yang

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Publikasi, Transparansi / Oleh

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI Read More »

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

RENCANA pemberian hak diskresi atau kebal hukum bagi kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) terus jadi kritikan sejumlah  pengamat. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo meminta pemerintah dan DPR mempertegas pengertian hak diskresi kepala daerah yang akan diatur dalam RUU Pemerintah Daerah (Pemda). “Hal ini penting supaya hak itu lidak

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah Read More »

PATTIRO: Harus Ada Aturan Tentang Diskresi Kepala Daerah Dalam RUU Pemda

Peristiwa / Oleh

Kliksatu.com memberitakan dalam headline newsnya. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo menyatakan, bahwa, di satu sisi pihaknya menyetujui adanya diskresi bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepadanya. “Namun, persoalan diskresi –baik didalam Naskah Akademik, RUU, dan DIM RUU Pemda tersebut- ternyata tidak diatur. Apa

PATTIRO: Harus Ada Aturan Tentang Diskresi Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Read More »

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda

Peristiwa / Oleh

Kewenangan Kepala Daerah (Kada) dalam mengambil keputusan (diskresi) harus diatur dalam RUU Pemda. Hal tersebut dipandang perlu agar tidak dijadikan peluang oleh para Kada agar kebal hukum. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo mengatakan demi kepentingan umum, hak diskresi bisa digunakan asalkan masih dalam batas kewenangan Kada dan tidak melanggar asas-asas

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda Read More »

Siaran Pers: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan aturan main tentang Diskresi Kepala Daerah jangan jadi peluang para pejabat jadi kebal hukum. Agar jelas dan tegas, serta tidak membikin peluang multi-tafsir, RUU Pemda harus mengatur jelas soal diskresi ini. Sikap PATTIRO ini untuk menanggapi pemberitaan di Harian Rakyat Merdeka (13/5), di mana Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan hak diskresi

Siaran Pers: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum Read More »

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan

Peristiwa / Oleh

SK PPID Kabupaten Trenggalek disahkan berdasarkan keputusan SK PPID Kab Trenggalek bernomor : 188.45/ 318/ 406.004/ 2013 tertanggal. 20 Februari 2013. Dimana sebelumnya pada bulan Februari 2013 Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Informasi juga disahkan. Butuh waktu 7 bulan perjuangan dari Fasilitator badan publik CATI untuk mendorong, mengusulkan, dan memfasilitasi PPID ini. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi di

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan Read More »

Scroll to Top