Author name: PATTIRO

Siaran Pers: Launching Sistem SMS AIR Makassar

Peristiwa / Oleh

Komunitas, LSM dan PDAM Kota Makassar Meluncurkan Sistem SMS AIR Makassar Untuk Memperbaiki Pelayanan Air Bersih Makassar, 30 April – Para ahli lingkungan dan media di Makassar menyebutkan adanya kenaikan tingkat polusi dan kelangkaan air, khususnya bagi masyarakat miskin perkotaan. Sistem SMS AIR Makassar  diluncurkan sebagai sistem informasi yang  bersumber pada  masyarakat luas untuk memetakan […]

Siaran Pers: Launching Sistem SMS AIR Makassar Read More »

PATTIRO Nilai RUU Pemda kebablasan

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung memberikan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya yang berpotensi disalahgunakan atau “abuse of power”. “Kedudukan provinsi dalam RUU itu diperkuat harapannya peran pengawasan dan evaluasi, serta pembinaan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dapat diringankan dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada provinsi. Namun, ternyata

PATTIRO Nilai RUU Pemda kebablasan Read More »

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013

Agenda / Oleh

Diskusi Publik dalam Rangka Hari Otonomi Daerah Local Governance Forum Series “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02  Mei 2013 Dalam rangka menyambut Hari Otonomi Daerah, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013 Read More »

Sistem “At-cost” Kurangi Penyelewengan SPPD

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerapkan sistem at-cost dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa mengurangi penyelewengan penggunaan anggaran perjalanan dinas. “Kami jelas mendukung kebijakan tersebut. Dengan dibayar secara at-cost atau sesuai kebutuhan, tentu diharapkan mampu mengurangi penyelewengan anggaran,” kata Koordinator Divisi Kebijakan Publik, Asep Nurfiq,

Sistem “At-cost” Kurangi Penyelewengan SPPD Read More »

Posisi Direktur RSUD Banten, Atut Enggan Lelang Jabatan

Peristiwa / Oleh

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengisyaratkan belum mau menerapkan sistem lelang jabatan Direktur RSUD Banten. Pasalnya, lelang jabatan membutuhkan waktu lama, sementara Direktur RSUD Banten harus segera diisi mengingat bakal segera dioperasikan. “Kami akan pelajari dulu. Yang jelas sistem lelang jabatan ini akan memerlukan proses cukup lama,” kata Atut kepada wartawan seusai menerima rombongan PASAID

Posisi Direktur RSUD Banten, Atut Enggan Lelang Jabatan Read More »

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah

Siaran Pers / Oleh

Pembahasan RUU Pemda telah memasuki tahap-tahap krusial. Saat ini RUU Pemda sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, ditingkat Panja. Titik penting dan fundamentalnya ada ditahap ini. Berbagai kesepakatan telah dibangun. Namun tatkala proses saat ini berjalan, sikap kritis masyarakat atas substansi dan proses pembahasan RUU tersebut tidak boleh hilang. Menggantung kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah Read More »

Pansus RUU Desa Sepakati Dua Jenis Desa

Peristiwa / Oleh

Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa mulai melangkah dengan membuat beberapa kesepakatan dengan pemerintah, antara lain membuat klasifikasi tentang desa. “Kalangan DPR dan pemerintah sepakat membuat klasifikasi desa. Ada desa dan desa adat,” kata anggota Pansus dari F-PAN Totok Daryanto kepada JurnalParlemen, Rabu (10/4). Kata Totok, masuknya desa adat ke dalam RUU ini sebagai bentuk penghargaan

Pansus RUU Desa Sepakati Dua Jenis Desa Read More »

Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat

Peristiwa / Oleh

Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “..Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Masalah jang paling penting adalah Pembangunan Daerah Irian Barat setjara serentak dan dalam  rangka pelaksanaan REPELITA… Seperti halnja dengan Daerah-daerah lainnja, Irian Baratpun segera akan menerima kedudukannja sebagai Daerah tingkat

Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat Read More »

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendukung sejumlah fraksi yang mendesak Pemprov Banten mengkaji ulang tarif RSUD Banten. Hal ini dilakukan agar tarif yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat sebagai penerima layanan. “Kami dari Pattiro Banten sepakat agar tarif RSUD Banten harus dikaji secara matang dan mengacu tingkat kemampuan finansial masyarakat Banten dalam mengakses pelayanan kesehatan,”

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang Read More »

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan

Multimedia / Oleh

 Durasi: 12:39 HAK UNTUK TAHU, dimana masyarakat berhak atas informasi yang mereka butuhkan. Pragmen Informasi Jaminan Pembiayaan Persalinan dari Bidan Desa. UU No. 14 Tahun 2008 menjamin pelayanan atas informasi kepada masyarakat. Film pendek berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir) ini mengisahkan kegalauan masyarakat yang tidak mengetahui informasi atas program bantuan pemerintah. Kegalauan tersebut kemudian

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan Read More »

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian

Peristiwa / Oleh

Kelompok perempuan Setia Kawan Desa Jagaraga dan community center/kelompok warga (CC) Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat, NTB melakukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Selasa, 9 April 2013. Aminah sebagai wakil dari kelompok perempuan Setia Kawan dan Susmiyati mewakili CC Gelogor mengajukan permohonan informasi untuk menanyakan kejelasan tentang peraturan yang menjadikan akta

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian Read More »

Scroll to Top
Skip to content