Kota Malang, Jawa Timur, menjadi proyek percontohan sistem pesan pendek atau SMS air yang diluncurkan oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum setempat dan sejumlah instansi. “Kontrak kerja kami (USAID) untuk membangun sistem pelayanan SMS air ini selama tiga tahun dengan dana yang dikucurkan sebesar 1,3 juta dolar […]
Kota Malang jadi Proyek Percontohan SMS Air Read More »
Warga Kota Malang kini dimanja untuk menyalurkan keluhannya terkait dengan kebutuhan air. Sebab, Pemkot Malang menggandeng Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membangun sistem layanan Short Message Service (SMS) air senilai USD 1,3 juta atau setara Rp 12,654,200,000. Sistem layanan SMS air senilai Rp 12,6 miliar itu sudah dilaunching. “Yang melaunching para stake holder secara
Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar Read More »
Kota Malang masih tetap jadi acuan PDAM di seluruh Indonesia. Ini karena berbagai inovasi yang terus mereka kembangkan. Terbaru, perusahaan air minum milik Pemkot Malang itu dipercaya oleh USAID untuk menerapkan sistem Short Message Service (SMS) Air di Kota Malang. Sistem layanan baru yang diluncurkan di balai kota, kemarin merupakan program kerjasama dengan Pacific Institute,
Dipercaya USAID Luncurkan SMS Air Read More »
Bagi warga Kota Malang kini semakin mudah menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Sebab, perusahaan milik Pemkot Malang ini telah menyediakan nomor khusus dan website khusus bagi pelanggannya. Setiap komplain cukup mengirim SMS ke nomor 0813031440. Atau bisa juga membuka situs internet www.malang.smsair.co. Untuk pengadaan layanan ini, PDAM mendapat dana bantuan
Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet Read More »
Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan
RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »
Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan, pembangunan desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif. “Desa harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita ingin pembangunan di level desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi,” kata Budiman. Selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek kebijakan dari
Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi Read More »
Pernyataan Bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA Koalisi Menuntut Transparansi Kementrian Kominfo! -Kominfo harus membuka 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden- Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo. Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah
Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden Read More »
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional
Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »
Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya 4 (empat)
Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima rancangan undang-undang yang tumpang tindih dalam pengaturannya, sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tergantung Pemda mengelola wewenang, dana, dan sumber daya manusia birokrasi yang dimilikinya. Untuk itu kami melakukan kajian atas lima RUU tersebut,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam diskusi
PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih Read More »
Dewan Perwakilan Rakyat terus mengharmonisasikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Desa dengan menjalin komunikasi lintas fraksi dan lintas panitia khusus. “Kami hormanisasikan, misalnya mengundang pansus yang membahas rancangan undang-undang tertentu untuk bertemu menyinkronkan isinya,” kata anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis. Dia mencontohkan Pansus RUU Pemda bertemu Pansus Hukum Adat
DPR terus harmonisasikan RUU Pemda dan Desa Read More »
