Author name: PATTIRO

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden

Siaran Pers / Oleh

Pernyataan Bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA Koalisi Menuntut Transparansi Kementrian Kominfo! -Kominfo harus membuka 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden- Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo.  Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah […]

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Siaran Pers / Oleh

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat) 

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO Read More »

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima rancangan undang-undang yang tumpang tindih dalam pengaturannya, sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tergantung Pemda mengelola wewenang, dana, dan sumber daya manusia birokrasi yang dimilikinya. Untuk itu kami melakukan kajian atas lima RUU tersebut,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam diskusi

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih Read More »

DPR terus harmonisasikan RUU Pemda dan Desa

Peristiwa / Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat terus mengharmonisasikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Desa dengan menjalin komunikasi lintas fraksi dan lintas panitia khusus. “Kami hormanisasikan, misalnya mengundang pansus yang membahas rancangan undang-undang tertentu untuk bertemu menyinkronkan isinya,” kata anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis. Dia mencontohkan Pansus RUU Pemda bertemu Pansus Hukum Adat

DPR terus harmonisasikan RUU Pemda dan Desa Read More »

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

Peristiwa / Oleh

“Ada pasal-pasal yang tidak sinergis antara satu RUU dengan lainnya.” Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi Read More »

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya”

Siaran Pers / Oleh

Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM birokrasi yang dimilikinya. Untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat memberikan dan mendukung sistem desentralisasi yang diharapkan, PATTIRO melakukan kajian  harmonisasi atas 5 RUU tersebut. Pemerintahan Daerah (Pemda); Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemilihan

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya” Read More »

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya

Peristiwa / Oleh

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, saat ini komisi DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemda, RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), RUU Desa, dan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya Read More »

Raperda Perlindungan Anak Pemkot Serang, Dikritik Hanya Berisi Salinan UU

Peristiwa / Oleh

Raperda inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Perempuan menuai kiritik karena hanya menyalin Undang-Undang. Dari hasil kajian yang dilakukan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, terungkap bahwa raperda tersebut hanya merupakan gabungan dari UU No 23 Tahun 2002, UU No 13 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2004 dan UU

Raperda Perlindungan Anak Pemkot Serang, Dikritik Hanya Berisi Salinan UU Read More »

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah

Buku / Oleh

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah Read More »

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Pusat

Publikasi / Oleh

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Pusat Read More »

PATTIRO: RUU Pemda Anti Pemberantasan Korupsi

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah anti pemberantasan korupsi karena memberikan perlindungan hukum kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya. “Ada dua pasal kunci yang menetapkan dan memberikan kekebalan hukum kepada kepala daerah tersebut, yakni Pasal 71 dan Pasal 269,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam

PATTIRO: RUU Pemda Anti Pemberantasan Korupsi Read More »

Scroll to Top