Author name: PATTIRO

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah

Siaran Pers / Oleh

Pembahasan RUU Pemda telah memasuki tahap-tahap krusial. Saat ini RUU Pemda sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, ditingkat Panja. Titik penting dan fundamentalnya ada ditahap ini. Berbagai kesepakatan telah dibangun. Namun tatkala proses saat ini berjalan, sikap kritis masyarakat atas substansi dan proses pembahasan RUU tersebut tidak boleh hilang. Menggantung kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan […]

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah Read More »

Pansus RUU Desa Sepakati Dua Jenis Desa

Peristiwa / Oleh

Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa mulai melangkah dengan membuat beberapa kesepakatan dengan pemerintah, antara lain membuat klasifikasi tentang desa. “Kalangan DPR dan pemerintah sepakat membuat klasifikasi desa. Ada desa dan desa adat,” kata anggota Pansus dari F-PAN Totok Daryanto kepada JurnalParlemen, Rabu (10/4). Kata Totok, masuknya desa adat ke dalam RUU ini sebagai bentuk penghargaan

Pansus RUU Desa Sepakati Dua Jenis Desa Read More »

Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat

Peristiwa / Oleh

Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “..Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Masalah jang paling penting adalah Pembangunan Daerah Irian Barat setjara serentak dan dalam  rangka pelaksanaan REPELITA… Seperti halnja dengan Daerah-daerah lainnja, Irian Baratpun segera akan menerima kedudukannja sebagai Daerah tingkat

Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat Read More »

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendukung sejumlah fraksi yang mendesak Pemprov Banten mengkaji ulang tarif RSUD Banten. Hal ini dilakukan agar tarif yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat sebagai penerima layanan. “Kami dari Pattiro Banten sepakat agar tarif RSUD Banten harus dikaji secara matang dan mengacu tingkat kemampuan finansial masyarakat Banten dalam mengakses pelayanan kesehatan,”

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang Read More »

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan

Multimedia / Oleh

 Durasi: 12:39 HAK UNTUK TAHU, dimana masyarakat berhak atas informasi yang mereka butuhkan. Pragmen Informasi Jaminan Pembiayaan Persalinan dari Bidan Desa. UU No. 14 Tahun 2008 menjamin pelayanan atas informasi kepada masyarakat. Film pendek berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir) ini mengisahkan kegalauan masyarakat yang tidak mengetahui informasi atas program bantuan pemerintah. Kegalauan tersebut kemudian

Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan Read More »

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian

Peristiwa / Oleh

Kelompok perempuan Setia Kawan Desa Jagaraga dan community center/kelompok warga (CC) Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat, NTB melakukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Selasa, 9 April 2013. Aminah sebagai wakil dari kelompok perempuan Setia Kawan dan Susmiyati mewakili CC Gelogor mengajukan permohonan informasi untuk menanyakan kejelasan tentang peraturan yang menjadikan akta

Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian Read More »

Pengumuman Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

Peristiwa / Oleh

PANITIA SELEKSI (PANSEL) CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2013-2017 d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gedung A (Belakang) Lt. IV Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp: (021) 3440051, Fax: (021) 3440051 www.kominfo.go.id dan seleksi.kominfo.go.id PENGUMUMAN Meneruskan Pengumuman Ujian Tertulis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 – 2017 pada tanggal 26

Pengumuman Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Read More »

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Peristiwa / Oleh

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif Read More »

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG

Peristiwa / Oleh

JAKARTA – “Pembangunan ke depan akan memprioritaskan pendekatan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, hingga ketingkat pelayanan kepada masyarakat’” Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, pada pembukaan peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Acara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas,

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG Read More »

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah

Peristiwa / Oleh

PEKALONGAN, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan menerima 314 pengaduan dari masyarakat Kota Pekalongan dalam Bulan Pengaduan Pelayanan Publik yang dilaksanakan selama November hingga Desember 2012. Masalah biaya dalam bentuk infak dan shodakoh di sejumlah sekolah, ketidakjelasan prosedur pengajuan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta ketidakjelasan prosedur pengurusan administrasi kependudukan

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah Read More »

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak

Peristiwa / Oleh

PATTIRO sebagai mitra  Program Australia Indonesia Partnership Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), akan mengadakan acara Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan dilaksanakan pada: KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 09.00 –  12.30 WIB HOTEL IBIS SLIPI Jalan Letnan Jenderal S Parman Kav 59  11480 Konfirmasi kehadiran

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak Read More »

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Peristiwa / Oleh

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI Read More »

Scroll to Top
Skip to content