Author name: PATTIRO

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG

Peristiwa / Oleh

JAKARTA – “Pembangunan ke depan akan memprioritaskan pendekatan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, hingga ketingkat pelayanan kepada masyarakat’” Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, pada pembukaan peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Acara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas, […]

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG Read More »

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah

Peristiwa / Oleh

PEKALONGAN, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan menerima 314 pengaduan dari masyarakat Kota Pekalongan dalam Bulan Pengaduan Pelayanan Publik yang dilaksanakan selama November hingga Desember 2012. Masalah biaya dalam bentuk infak dan shodakoh di sejumlah sekolah, ketidakjelasan prosedur pengajuan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta ketidakjelasan prosedur pengurusan administrasi kependudukan

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah Read More »

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak

Peristiwa / Oleh

PATTIRO sebagai mitra  Program Australia Indonesia Partnership Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), akan mengadakan acara Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan dilaksanakan pada: KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 09.00 –  12.30 WIB HOTEL IBIS SLIPI Jalan Letnan Jenderal S Parman Kav 59  11480 Konfirmasi kehadiran

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak Read More »

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Peristiwa / Oleh

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI Read More »

Pejabat Tersangka Harus Mundur

Peristiwa / Oleh

SERANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten meminta kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri. Jika tidak ada kesadaran, PATTIRO meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah mencopot sejumlah pejabat yang tersangkut kasus hukum. Pihaknya meminta Pemprov Banten berkaca pada kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi

Pejabat Tersangka Harus Mundur Read More »

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Peristiwa / Oleh

Kisah Advokasi Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kabupaten Keerom Provinsi Papua oleh Peter Supardi (District Facilitator Badan Publik Kabupaten Keerom, Papua) Pada 10 September 2012, saya secara resmi bergabung dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), melaksanakan program dukungan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Saya ditempatkan sebagai distrik fasilitator badan publik Kabupaten

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Read More »

Pendidikan Banten Belum Maksimal

Peristiwa / Oleh

SERANG – Komitmen Pemprov Banten terhadap dunia pendidikan dianggap belum maksimal. Capaian-capaian yang ada dinilai masih semu atau jauh dari harapan. Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai, dalam kurun waktu 2012 lalu komitmen pelayanan pendidikan di Banten belum maksimal jika diukur dari beberapa indikator yang menyangkut komponen indeks pembangunan manusia (IPM). ”Melihat IPM komitmen,

Pendidikan Banten Belum Maksimal Read More »

Produktivitas DPRD Banten Rendah

Peristiwa / Oleh

SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan

Produktivitas DPRD Banten Rendah Read More »

Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan

Peristiwa / Oleh

SEMARANG – Sosialisasi pelaporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara online mesti diintensifkan hingga tingkat RT/RW. Hal itu UNTUK menunjukkan keseriusan Pemkot terhadap transparansi pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah. “RAPBS online ini hanya jadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Patut diapresiasi, namun implementasinya perlu dikawal bersama,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator

Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan Read More »

BOS online diluncurkan kembali untuk transparansi

Peristiwa / Oleh

Dinas Pendidikan Semarang meluncurkan kembali program online Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan transparansi dalam cara dana tersebut digunakan di sekolah dasar dan menengah pertama setempat. Kepala agensi Bunyamin mengatakan bahwa program ini pertama kali diluncurkan tiga tahun lalu dan akan diluncurkan kembali pada 16 Januari untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. “Kami telah menyebarluaskan informasi

BOS online diluncurkan kembali untuk transparansi Read More »

Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk

Peristiwa / Oleh

MERAUKE – Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menggelar kegiatan guna pembentukan bangun koalisi (jaringan) Civil Society Organization (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil  bagi 22 orang aktivis CSO di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang difasilitasi oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) tersebut digelar di ruang rapat Bappeda Merauke, Jumat (7/12) kemarin. Fasilitator BK CSO, Bastian

Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk Read More »

AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB

Peristiwa / Oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.

AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB Read More »

Scroll to Top
Skip to content