Berita & Peristiwa

PPID NTB Terbaik Nasional

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB sebagai PPID terbaik di Indonesia. Sistem Keterbukaan Informasi Publik yang dimiliki NTB dinilai sangat memudahkan masyarakat. NTB meraih predikat terbaik itu bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penghargaan untuk PPID terbaik se-Indonesia diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini dalam Rakornas PPID

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi

manokwari-2

Kelompok masyarakat atau community center (CC) di Kabupaten Manokwari Papua Barat mulai berinisiatif memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan gagasan dan aktivitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan keterbukaan informasi dan partisipasi demi perbaikan pelayanan publik. Pada 14 Oktober lalu, CC Kabupaten Manokwari menggelar dialog interaktif radio di RRI setempat.

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi

manokwari-law

Warga Papua Barat mulai bergerak memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berangkat dari keinginan untuk mengetahui kepastian jadwal Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kelompok warga Distrik Pantura yang diwakili oleh Agustina Salossa melakukan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Rabu, 9 Oktober 2013. Selama ini Agustina dkk mendapati kenyataan jadwal pelayanan Puskesmas di distriknya hanya dua

Money Politics Bisa Gagalkan Paslon Bupati

Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang Afifudin memperingatkan tim sukses enam paslon bupati dan wakil bupati untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye, seperti melakukan kegiatan money politik. Menurut Afiffudin Panwaslu tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum. “Jika ada paslon yang terbukti melakukan money politics maka keikutsertaan mereka bisa gugur,” ujar Afiffudin dalam Sarasehan Demokrasi Edukatif, Partisipatif dan Etis

BPJS Minim Sosialisasi

bpjs-law

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS,