Berita & Peristiwa
PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik
Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang digagas oleh Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan. Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan mendorong penguatan peran Distrik. Sebagai upaya menguatkan konten DMMD, PATTIRO bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jayapura menyampaikan masukan terkait DMMD sebagai strategi pembangunan yang berfokus pada pemerataan, perlindungan lingkungan hidup,
PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019
PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance
Lowongan Accounting Officer PATTIRO
Bertanggungjawab Kepada: Finance Manager Uraian Pekerjaan: Mengkoordinasikan dan mengontrol pengajuan dan pembayaran uang muka kegiatan / advance dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanan program di Jakarta dan daerah Melakukan input transaksi keuangan ke software akuntansi (SANGO) Memonitor penggunaan anggaran program serta memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membuat dan
PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan ruang partisipasi publik bagi warga untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta kerjasama antara penyelenggara layanan. Untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik, pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR! yang mengintegrasikan seluruh saluran pengaduan penyelenggara pelayanan publik. Namun sayangnya, setelah diluncurkan
Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai
Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melaluiPerppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Salah satu imbas dari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah diprioritaskannya penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menuntut Desa untuk cepat melakukan perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk meminimalisir kendala
infoPATTIRO
@InfoPATTIRO
infoPATTIRO
PATTIRO