Berita & Peristiwa

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan

cari-trenggalek-law

SK PPID Kabupaten Trenggalek disahkan berdasarkan keputusan SK PPID Kab Trenggalek bernomor : 188.45/ 318/ 406.004/ 2013 tertanggal. 20 Februari 2013. Dimana sebelumnya pada bulan Februari 2013 Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Informasi juga disahkan. Butuh waktu 7 bulan perjuangan dari Fasilitator badan publik CATI untuk mendorong, mengusulkan, dan memfasilitasi PPID ini. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi di

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013

pelatihan-ARG-law

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG diselengggarakan hari Senin s.d. Rabu  tanggal 6-8 Mei 2013 di Bandung. Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PATTIRO untuk mendukung implementasi Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012;  050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

“…DPR dan KEMENDAGRI Akan BENAHI Lima RUU yang Tumpang Tindih…”

dpr-law

Dewan Perwakilan Rakyat terus mengharmonisasikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Desa dengan menjalin komunikasi lintas fraksi dan lintas panitia khusus. Hal ini dilakukan karena sebelumnya, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima RUU yang tumpang tindih dalam pengaturannya. Sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebab bagi PATTIRO, kesejahteraan

Direktur Eksekutif PATTIRO: RUU Pemda Rawan Korupsi, Kepala Daerah Miliki Hak Teken APBD Tanpa Persetujuan DPRD

ruu-pemda-kecil

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) terus jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, RUU itu berpotensi jadi celah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dalam APBD. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada Rakyat Merdeka, mengungkapkan, peluang kepala daerah untuk merancang dan mengesahkan RAPBD sangat terbuka. Sebab, dalam RUU Pemda Pasal 202 dan 207

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang Launching Sistem SMS Air

sms-air-2

Teknologi saat ini memang berkembang dengan pesat dan sangat berguna bagi masyarakat, mudahnya diakses dan cepatnya informasi menjadi alasan kenapa sistem informasi yang ada menjadi bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini pula yang di manfaat kan oleh PDAM Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan Publiknya. Hari ini Rabu 08-05-2013 PDAM Kota Malang bekrjasama dengan Pasific