Berita & Peristiwa

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan

Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG

Peluncuran dan Sosialisasi

JAKARTA – “Pembangunan ke depan akan memprioritaskan pendekatan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, hingga ketingkat pelayanan kepada masyarakat’” Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, pada pembukaan peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Acara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas,

Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah

PEKALONGAN, suaramerdeka.com – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan menerima 314 pengaduan dari masyarakat Kota Pekalongan dalam Bulan Pengaduan Pelayanan Publik yang dilaksanakan selama November hingga Desember 2012. Masalah biaya dalam bentuk infak dan shodakoh di sejumlah sekolah, ketidakjelasan prosedur pengajuan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta ketidakjelasan prosedur pengurusan

Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak

PATTIRO sebagai mitra  Program Australia Indonesia Partnership Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), akan mengadakan acara Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan dilaksanakan pada: KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 09.00 -  12.30 WIB HOTEL IBIS SLIPI Jalan Letnan Jenderal S Parman Kav 59  11480 Konfirmasi kehadiran

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Komisi Informasi

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi