Publikasi

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit)   Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai

Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan  implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan   kebijakan  PPRG  untuk mendukung keadilan dan  kesetaraan  gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan

Kronologi Pemutusan Kontrak AIPD

Infografik ini dibuat dan dipublikasikan agar informasi yang diterima para pihak yang selama ini berhubungan dengan PATTIRO terkait pemutusan kontrak AIPD menjadi berimbang. Oleh: Danardono Siradjudin, Senior Development Manager PATTIRO.  

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013

Anual-Report-Pattiro-2013-Cover

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah