Ulasan

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)

2021.04.16.Ringkasan Eksekutif DID KGPP_Page_1

Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Adapun Indeks Pemberdayaan

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

2020.08.05.PATTIRO-SURVEI-PenundaanDAU_2020_Page_1

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah?

2020.05.12.DAMPAK.PENYEDERHANAAN.BIROKRASI_Page_1

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada  kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon. Dari lima eselon cukup menjadi dua eselon yakni eselon I dan II. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Melalui

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum

pattiro-opini-novi-baiq-nuril

Oleh: Novita Anggraeni *) KASUS Baiq Nuril bukanlah perkara hukum berat seperti pembunuhan atau tragedi besar lain. Tapi, kasus itu menjadi sangat kontroversial karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, victim blaming atau menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada level masyarakat dan tidak berhenti pada pengucilan korban. Tapi juga berujung vonis bersalah untuk korban dengan aduan

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Ulasan DBH DR-rev-14-Maret-2018_BU

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di