Ulasan

13 CSO Deklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua (ATAP)

JAYAPURA — Sebanyak 13 Civil Siciety Organization(CSO) di Papua mengikuti Workshop Bangun Koalisi CSO di Provinsi Papua dan sepakat mendeklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua atau ATAP.  Aliansi ini akan lebih fokus kepada pengawasan dan advokasi terhadap pemanfaatan anggaran publik terutama menyangkut pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Provinsi Papua. Kegiatan ini difasilitasi PATTIRO (Pusat Telaah

AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.

LSM Kritik Tunjangan Pegawai

SEMARANG – Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain PATTIRO Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas Kemijen, Komunitas Lamper Kidul,

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan

JAKARTA — “Bank Dunia melihat keterbukaan dan transparansi sebagai kunci dalam menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas,” kata Dini Sari Djalal, Senior Communications Officer Bank Dunia perwakilan Indonesia, saat memberi open statement diskusi bertajuk Bank Dunia dan Pembangunan Terbuka (Open Development), Senin (3/12) di kantor World Bank perwakilan Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan

JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di