APBD

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

Oleh

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, […]

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan Read More »

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oleh

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Buku Saku APBD Dompu 2013

Oleh

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Buku Saku APBD Dompu 2013 Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

Oleh

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut? Read More »

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung

Oleh

Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 80,13. Angka tersebut menunjukkan kualitas manusia di Kota Bandung sudah tinggi. Pencapaian tersebut ditopang salah satunya oleh kondisi kesehatan seperti semakin meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dari sisi fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan dan berbagai sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan deteksi

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung Read More »

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember

Oleh

Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.419.589 jiwa, merupakan kabupaten dengan angka tertinggi kedua kasus TB di Jawa Timur. Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen. Selain itu, angka temuan kasus baru atau incident rate di Jember juga meningkat hampir 3 kali lipat,

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan

Oleh

Oleh: Widi Nugroho* Partisipasi masyarakat dalam kegiatan promosi keseha­tan (promkes) masih rendah sehingga upaya pencegahan penyakit yang telah dilakukan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat, tingginya dominasi perempuan, keterlibatan perempuan masih bersifat instruktif, sempitnya ruang diskusi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan identifikasi

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Oleh

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Scroll to Top