Gender

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per […]

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)

Oleh

Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Adapun Indeks Pemberdayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP) Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Oleh

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Oleh

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah

Oleh

Sejak tahun 2005, PATTIRO aktif berkontribusi dalam mendorong adanya kebijakan dan anggaran responsif gender di daerah. PATTIRO telah menjadi mitra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah Read More »

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG)

Oleh

Buku Stranas ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Tujuan disusunnya Stranas PPRG agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Dalam buku Stranas PPRG ini, ditetapkan Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Oleh

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Scroll to Top