laporan tahunan

Isu lingkungan merupakan isu global yang sudah lama menjadi pembahasan internasional. Pertama kali, isu lingkungan menjadi pembahasan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Kemudian diangkat kembali oleh PBB pada pertemuan di Rio De Janiero, Brazil tahun 1992. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam United Nations …

Laporan Tahunan 2019 (Kontribusi PATTIRO Mengadvokasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim) Read More »

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender/PPRG (Gender Responsive Planning and Budgeting) merupakan salah satu strategi yang dipercaya berbagai pihak di tingkat nasional dan global cukup efektif dalam upaya melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Fondasi awal pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang …

Laporan Tahunan 2018 (Sinergi untuk Pembangunan Inklusif, Berkeadilan dan Responsif Gender) Read More »

Menapak tahun ke-18 dari kelahirannya, PATTIRO berupaya terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melalui advokasi anggaran. Advokasi yang dilakukan ini menyasar pembuat kebijakan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah agar mampu merumuskan dan menetapkan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat (baik laki-laki, perempuan, anak, …

Laporan Tahunan 2017 (Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Upaya Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Read More »

Tahun 2016 merupakan tahun yang mengesankan bagi PATTIRO dengan berbagai capaian yang dihasilkannya. Di tahun ini, PATTIRO mengokohkan posisinya sebagai think tank dengan mempertahankan prestasinya di peringkat 34 untuk kategori Top Transparency and Good Governance Think Tanks, berdasarkan 2015 Global Go To Think Tank Report Index yang diterbitkan oleh University of Pennsylvania. Dengan demikian, PATTIRO …

Laporan Tahunan 2016 (Era Baru Desentralisasi dan Kontribusi PATTIRO dalam Pelaksanaan UU Desa Read More »

Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan tiga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisiatif yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya …

Laporan Tahunan 2015 (Refleksi PATTIRO Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Publik) Read More »

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri tahun 1999 telah menghasilkan banyak keluaran dan pencapaian penting yang memberikan perubahan signifikan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui tiga focus area, PATTIRO senantiasa memastikan terjadinya akuntabilitas sosial pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang akan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Akuntabilitas sosial adalah “kontrak sosial” …

Laporan Tahunan 2013 (Penajaman Tiga Fokus Area PATTIRO untuk Pencapaian yang Lebih Signifikan) Read More »

Pada 2012 PATTIRO memastikan bahwa tiga fokus area dikelola dengan baik. PATTIRO terus bekerja memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan terjadinya keadilan sosial, tetapi dengan cara yang lebih modern, ringkas, dan tepat sasaran. Pencapaian dari fokus area yang dikerjakan oleh PATTIRO pada 2012 memberikan output yang menggembirakan. Fokus pelayanan publik melalui …

Laporan Tahunan 2012 (Mensinergikan Aksi dan Memimpin Perubahan) Read More »

Dalam 10 tahun terakhir sejak reformasi di akhir dekade 1990‐an Indonesia mengalami perubahan pesat dalam kehidupan bernegara. Terjadi penguatan komitmen pada Hak Asasi Manusia bersamaan dengan demokratisasi dan desentralisasi. Komitmen pada HAM dilakukan secara cukup mendasar mulai dari amandemen UUD 1945, pembuatan undangundang tentang penjaminan dan pengaturan HAM, serta ratifikasi beberapa perjanjian internasional tentang HAM, …

Laporan Tahunan 2011 (Beyond The Festival) Read More »

Big bang decentralization telah memberi harapan baru bagi masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tiga misi otonomi daerah, yakni: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat …

Laporan Tahunan 2008 (New Public Service dan Desentralisasi di Indonesia) Read More »