Memo Kebijakan

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Sudah menjadi rahasia umum, kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Doktrin Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely” menemukan pembenarannya dalam konteks situasi negera Indonesia. Di awal tahun ini, sekitar Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi telah melansir sebuah data yang memprihatinkan. Selama sembilan tahun …

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen …

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

Dalam Global Peaceful Index (GPI) Report 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. Peringkat Indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara lainnya di kawasan ASEAN, yakni Kamboja (115), Filipina (129), Thailand (130), dan Birma (140). Selain beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, kekerasan yang berlatar belakang sektarian dan lainnya, GPI juga memasukkan ‘teror politik’ sebagai salah …

Memo Kebijakan #2, 2014 | Teror Politik Dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden Read More »

Scroll to Top
Skip to content