Modul Pelatihan

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Oleh

Buku ini adalah sebuah Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dikembangkan oleh AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) untuk mendukung penguatan kapasitas CSO (Civil Society Organization), khususnya di kawasan timur Indonesia (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Jawa Timur). Poin-poin utama per bagian: A. Pengembangan Modul — Modul disusun karena AIPD memandang perencanaan dan […]

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

Oleh

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Oleh

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Oleh

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Oleh

Buku yang berupa modul pelatihan “Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender” untuk multistakeholders ini merupakan upaya agar tata kelola pemerintahan lebih memperhatikan aspek gender dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dalam hal ini di tingkat Kabupaten/Kota, memiliki dampak untuk mewujudkan kesetaraan gender. Harapan kami, buku ini menjadi ‘resep’ ataupun `blueprint’ untuk

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Scroll to Top