Skip to content

Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang […]

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini

Oleh

Usia 0-6 tahun merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan dan kualitas hidup pada fase berikutnya. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak melalui

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Oleh

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Oleh

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Oleh

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Oleh

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Oleh

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Oleh

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Saatnya Aksi, Saatnya Selamatkan Bumi!

Oleh

Salah satu permasalahan global yang saat ini kita hadapi adalah perubahan iklim. Dampak perubahan iklim begitu luas dan mempengaruhi semua aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat. Pada aspek lingkungan misalnya, pada tahun 2021, terdapat 5.402 kejadian bencana yang 98-99 persen merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir yang disebabkan karena perubahan iklim atau

Saatnya Aksi, Saatnya Selamatkan Bumi! Read More »

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

Oleh

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia,

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan Read More »

Scroll to Top