Skip to content

Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto

Oleh

Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan amanah UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bentuk partisipasi warga dalam mendorong peningkatan salah satunya adalah dengan memberikan penilaian kepada […]

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Invetigasi BPK Atas Hambalang

Oleh

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor,

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Invetigasi BPK Atas Hambalang Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Oleh

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Oleh

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat,

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Oleh

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Oleh

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan Pendidikan di DKI Jakarta

Oleh

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Oleh

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Oleh

Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Oleh

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top