Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang […]

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC).

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%.. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan Menteri Desa,

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun. Pencapaian rata‐rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%. Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170 dari 399 kabupaten (42,61%), namun juga

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang

oleh: Widiyarti, ST. MT. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan mitra-mitranya, Jaringan Integritas Air (WIN – the Water Integrity Network), Pusat untuk Layanan Pengelolaan Air Internasional (CEWAS – the international centre for water management services), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema Pelaksanaan Manajemen Integritas di PDAM Kota

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang Read More »

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang

oleh: Widiyarti, ST. MT. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan mitra-mitranya, Jaringan Integritas Air (WIN – the Water Integrity Network), Pusat untuk Layanan Pengelolaan Air Internasional (CEWAS – the international centre for water management services), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tema Pelaksanaan Manajemen Integritas di PDAM Kota

Lokakarya Perangkat Manajemen Integritas untuk PDAM Kota Malang Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable”

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable” Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable”

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntable” Read More »

Scroll to Top