PATTIRO - Synergy For Change
akuntabilitas

Pelayanan publik yang baik merupakan manifestasi akuntabilitas sosial, yaitu kondisi dimana penyedia layanan benar-benar mengelola sumber daya publik untuk kepentingan publik. Kenyataannya, masih banyak penyedia layanan yang belum akuntabel. Masih sering ditemukan pelayanan yang tidak transparan (misalnya ketepatan waktu dan tarif layanan), diskriminasi dalam pemberian layanan, dan kesulitan akses menjangkau sumber layanan. PATTIRO melakukan upaya penguatan warga melalui Community Center (CC) sehingga mampu melakukan advokasi perbaikan pelayanan publik. Untuk memperoleh berbasis data yang akurat, PATTIRO memfasilitasi CC melaksanakan User Based Survey dan Citizen Report Card. Pada saat yang sama, PATTIRO melakukan asistensi kepada penyedia layanan dan pemerintah daerah dalam mengelola harapan masyarakat terhadap pelayanan. Salah satunya dalam bentuk pembuatan Maklumat Pelayanan Publik yang disusun dengan melibatkan pengguna layanan, sekaligus mendorong pengguna layanan untuk mengawal pelaksanaannya.

akuntabilitas

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas hanya akan terwujud dengan dukungan pengelolaan anggaran publik yang baik. Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum menunjukkan mengelola anggaran secara akuntabel. Faktor penyebabnya antara lain (a) partisipasi masyarakat yang masih bersifat formalitas dan berhenti pada proses perencanaan, (b) rendahnya kapasitas pegawai Pemda dalam mengembangkan inovasi penyusunan program/kegiatan, (c) proses penganggaran yang tidak transparan, dan (d) dinamika politik anggaran antara pemerintah dan DPRD yang berakibat misalokasi anggaran sehingga meminggirkan kepentingan masyarakat. PATTIRO melakukan upaya penguatan warga dan jaringan masyarakat sipil tingkat kota/kabupaten untuk melakukan advokasi anggaran yang pro rakyat dan responsif gender. Materi advokasi dihasilkan dari proses analisis anggaran dengan berbasiskan kebutuhan warga dan berbasis data. Pada saat yang sama, PATTIRO melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah tranparan dan akuntabel. Penekanan pada asistensi kepada DPRD terutama pada fungsi budgeting.

akuntabilitas

Transparansi memudahkan warga untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi menjadi prasyarat bagi keterlibatan aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disahkannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat atas informasi, dan memastikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. PATTIRO mengupayakan peningkatan kemampuan warga dalam menggunakan hak memperoleh informasi melalui pembentukan dan pendampingan kelompok warga masyarakat (Community Center, CC). Pendampingan kepada CC untuk memastikan warga mampu memanfaatkan/mengkonversi informasi yang diperoleh menjadi manfaat langsung, terutama pada perbaikan pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan akuntabilitas lembaga penyelenggara urusan negara. PATTIRO juga melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukan informasi publik. Asistensi dimulai dengan pembetukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan sistem dan kebijakan pelayanan informasi, peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan efektifitas fungsi PPID melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Di tingkat nasional, PATTIRO memfasilitasi jaringan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) dalam berkontribusi mewujudkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan tata kelola keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterhubungan PATTIRO dalam gerakan keterbukaan informasi publik, menempatkan PATTIRO sebagai tim inti (core team) inisiatif Open Government Partnership (OGP) Indonesia yang terhubung dengan OGP Internasional. Pada level pemerintah daerah kami memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip OGP terutama pada bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola desa, dan transparansi anggaran. Tiga fokus area ini merupakan komponen strategis pelaksanaan desentralisasi demokrasi dan menjadi landasan bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah.