Author name: PATTIRO

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori […]

Akuntabilitas Pemerintah Desa Read More »

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur Read More »

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Partisipasi Masyarakat Desa Tahukah anda jika ada pemerintah desa di Kepulauan Selayar yang menjalin pengalihan mata air secara sepihak dari pengelolaan komunitas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Bagaimana bisa seperti demikian?  Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat desa jika PDAM yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk mengelolanya?

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Read More »

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel

Siaran Pers / Oleh

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 tidak lantas membuat para difabel di Indonesia berlega hati. Pasalnya, PATTIRO menilai sampai saat ini masih ada beberapa hal di dalam RUU tersebut yang belum sesuai dengan harapan para difabel, terutama terkait dengan jumlah kementerian yang menjadi penanggung jawab

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel Read More »

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 4 Februari 2016 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 1 Februari lalu meresmikan pembentukan Satgas Desa dengan harapan dapat mempercepat dan memastikan ketepatan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun menugaskan para anggota satgas untuk senantiasa

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa Read More »

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks

Peristiwa / Oleh

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Pennsylvania yang dirilis pada awal tahun 2016, PATTIRO kembali masuk ke dalam jajaran 30 besar “Global Top Transparency and Good Governance Think Tanks” pada tahun 2015. Ini sudah kelima kalinya PATTIRO menerima penganugerahan yang sama, dari tahun 2011-2015. The Think Tanks and Civil Societies Program merupakan sebuah program riset

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks Read More »

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 28 Januari 2016 – Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi balita dengan berat kurang mencapai 19,6 persen. Sementara itu, masalah gemuk pada anak masih tinggi yaitu 18,8 persen, begitu pun pada remaja dan orang dewasa. PATTIRO menilai, pemerintah desa sebagai

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014

Laporan Tahunan / Oleh

Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap,

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014 Read More »

Rapat Kerja PATTIRO 2016: Ekspansi Keterlibatan Isu dan Perubahan Tagline PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 19 Januari-21 Januari 2016 lalu, PATTIRO menyelenggarakan rapat pembahasan rencana strategis tahun 2016-2018 dan rapat kerja tahun 2016 di Villa Ratu, Ciawi Bogor. Seluruh pegiat PATTIRO serta beberapa pegiat perwakilan PATTIRO Raya turut hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Perwakilan PATTIRO Raya yang ikut terlibat antara lain pegiat dari PATTIRO Semarang, PATTIRO

Rapat Kerja PATTIRO 2016: Ekspansi Keterlibatan Isu dan Perubahan Tagline PATTIRO Read More »

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS

Memo Kebijakan / Oleh

Oleh: Dini Inayati, Direktur PATTIRO Semarang Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Read More »

Perintahkan Dana Desa 2016 Hanya untuk Infrastruktur, PATTIRO: Presiden Cederai Semangat Berdemokrasi di Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 15 Januari 2016 – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pada tahun 2016 digunakan hanya untuk pembangunan infrastruktur[i]. PATTIRO menilai, perintah presiden tersebut mencederai semangat berdemokrasi di desa. “Keputusan itu menyalahi amanat Undang-Undang Desa yang sesungguhnya telah memberikan ruang demokrasi lebih kepada masyarakat desa dan mendorong terciptanya kemandirian

Perintahkan Dana Desa 2016 Hanya untuk Infrastruktur, PATTIRO: Presiden Cederai Semangat Berdemokrasi di Desa Read More »

Scroll to Top