Author name: PATTIRO

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

Peristiwa / Oleh

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam UU […]

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden Read More »

UU Pemda Membentengi Kepala Daerah dari Tuntutan Hukum

Peristiwa / Oleh

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dianggap menghambat kinerja penegak hukum dalam memberantas korupsi. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo berpendapat UU tersebut cukup kuat untuk melindungi Kepala Daerah (Kada) dari penyidikan penegak hukum. Dian mengatakan, ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum untuk

UU Pemda Membentengi Kepala Daerah dari Tuntutan Hukum Read More »

Pegiat CATI Dompu, NTB Raih Handayani Award

Peristiwa / Oleh

Fasilitator Badan Publik Program CATI untuk Kabupaten Dompu, Nursyamsiah menerima penghargaan Handayani Award bersama empat individu lainnya. Handayani Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu kepada individu yang dianggap memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Dompu. Handayani Award rutin diberikan pada peringatan Hari Pendidikan setiap tahunnya. Sistem penilaian untuk mendapatkanpenghargaanini

Pegiat CATI Dompu, NTB Raih Handayani Award Read More »

Buku Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Ulasan / Oleh

Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang bernilai strategis dan memperoleh porsi besar dalam kebijakan dan alokasi adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Atau disingkat BOS. Program ini menjadi andalan Pemerintah untuk menaikkan jumlah anak bersekolah dengan menutup peluang ketertutupan akses ke lembaga pendidikan karena faktor finansial. Untuk memberikan dukungan kuat terhadap upaya

Buku Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Buku / Oleh

Pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, bukanlah rahasia. Tetapi apakah masyarakat berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan haknya? Jawabannya, sayangnya, “tidak”. Apakah pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik? Jawabannya “belum” meskipun banyak upaya telah dilakukan. Ada satu hak masyarakat yang memperoleh penekanan lebih di dalam buku ini, yaitu hak untuk melakukan keluhan

Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin Read More »

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik

Buku / Oleh

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini  juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 . Dalam hal

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik Read More »

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Peristiwa / Oleh

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat Read More »

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi?

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi? Read More »

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Siaran Pers / Oleh

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala daerah yang

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Publikasi, Transparansi / Oleh

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI Read More »

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

RENCANA pemberian hak diskresi atau kebal hukum bagi kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) terus jadi kritikan sejumlah  pengamat. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo meminta pemerintah dan DPR mempertegas pengertian hak diskresi kepala daerah yang akan diatur dalam RUU Pemerintah Daerah (Pemda). “Hal ini penting supaya hak itu lidak

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah Read More »

Scroll to Top