Author name: PATTIRO

Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar

Peristiwa / Oleh

Warga Kota Malang kini dimanja untuk menyalurkan keluhannya terkait dengan kebutuhan air. Sebab, Pemkot Malang menggandeng Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membangun sistem layanan Short Message Service (SMS) air senilai USD 1,3 juta atau setara Rp 12,654,200,000. Sistem layanan SMS air senilai Rp 12,6 miliar itu sudah dilaunching. “Yang melaunching para stake holder secara […]

Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar Read More »

Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet

Peristiwa / Oleh

Bagi warga Kota Malang kini semakin mudah menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Sebab, perusahaan milik Pemkot Malang ini telah menyediakan nomor khusus dan website khusus bagi pelanggannya. Setiap komplain cukup mengirim SMS ke nomor 0813031440. Atau bisa juga membuka situs internet www.malang.smsair.co. Untuk pengadaan layanan ini, PDAM mendapat dana bantuan

Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet Read More »

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Siaran Pers / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

Peristiwa / Oleh

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan, pembangunan desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif. “Desa harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita ingin pembangunan di level desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi,” kata Budiman. Selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek kebijakan dari

Budiman Sudjatmiko: Pembangunan Desa Harus Terintegrasi Read More »

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden

Siaran Pers / Oleh

Pernyataan Bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA Koalisi Menuntut Transparansi Kementrian Kominfo! -Kominfo harus membuka 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden- Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo.  Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah

Siaran Pers: Kominfo Harus Membuka 21 Nama yang Akan Diserahkan Kepada Presiden Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Siaran Pers / Oleh

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat) 

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO Read More »

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai ada lima rancangan undang-undang yang tumpang tindih dalam pengaturannya, sehingga desentralisasi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tergantung Pemda mengelola wewenang, dana, dan sumber daya manusia birokrasi yang dimilikinya. Untuk itu kami melakukan kajian atas lima RUU tersebut,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam diskusi

PATTIRO nilai lima RUU tumpang tindih Read More »

DPR terus harmonisasikan RUU Pemda dan Desa

Peristiwa / Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat terus mengharmonisasikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Desa dengan menjalin komunikasi lintas fraksi dan lintas panitia khusus. “Kami hormanisasikan, misalnya mengundang pansus yang membahas rancangan undang-undang tertentu untuk bertemu menyinkronkan isinya,” kata anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis. Dia mencontohkan Pansus RUU Pemda bertemu Pansus Hukum Adat

DPR terus harmonisasikan RUU Pemda dan Desa Read More »

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

Peristiwa / Oleh

“Ada pasal-pasal yang tidak sinergis antara satu RUU dengan lainnya.” Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi Read More »

Scroll to Top