Home / Network / PATTIRO Surakarta

Sekapur Sirih

PATTIRO Surakarta dirintis tahun 2000 sebagai bentuk kepedulian mahasiswa/santri Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan, aktifis mahasiswa, jurnalis, peneliti sosial dan pemerhati sosial untuk menyelenggarakan pendidikan kewargaan bagi masyarakat. Cita-cita tersebut di semangati oleh aktivitas penelitian dan advokasi yang dilakukan oleh PATTIRO di Jakarta.

Basis pemahaman realitas sosial digali melalui penelitian “Kesiapan Institusi Lokal dalam Pengawasan Kebijakan Publik Daerah pada Era Otonomi Daerah” bersama-sama dengan Jaringan PATTIRO RAYA di 10 kota/kabupaten: Jakarta, Surakarta, Semarang, Pekalongan, Kendal, Malang, Gresik, Magelang, Tangerang, Serang dan Jeneponto (Sulawesi) pada tahun 1999-2009.

Pilihan Metode Participatory Action Research (PAR), memberikan inspirasi untuk memfokuskan beraktivitas pada: Penguatan Partisipasi masyarakat dalam Pengusulan Kebijakan Perda Becak/lalu-lintas (2001-2003), Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik (2002-sekarang), Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Pengawasan Anggaran Publik (2003-sekarang), Penguatan Kelompok Masyarakat Rentan untuk Monitoring Kinerja Eksekutif dan Legislatif (2005), Riset Kebijakan, Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik Daerah, dan Penerbitan Media untuk Mempengaruhi Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

VISI

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban bernegara menuju tatanan yang berkeadilan.

MISI

  1. Melakukan penelitian terhadap kebijakan publik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.
  2. Melakukan pendidikan kewargaan untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban dalam penyelanggaraan kebijakan publik.
  3. Memfasilitasi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada masyrakat rentan.
  4. Mendorong upaya inovasi kebijakan dalam mewujudkan good corporate governance.
  5. Melakukan pengawasan kinerja yang kritis dan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan (negara dan swasta).
  6. Mendorong penyebarluasan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah.
  7. Melakukan upaya-upaya mengembangkan jaringan komunikasi antar kelompok masyarakat dan stakeholders.
  8. Mendorong pengintegrasian prospektif jender dalam kebijakan publik.
  9. Menguatkan sistem pengelolaan lembaga secara mandiri dan berkelanjutan.

PROGRAM-PROGRAM

  1. Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat lokal untuk penguatan jaringan kelompok masyarakat dalam partsipasi penyelenggaraan kebijakan publik daerah. Sehingga terbangun kesadaran akan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pembuatan dan pengawasan kebijakan publik.
  2. Melakukan penelitian untuk mengetahui dampak kebijakan publik terhadap kehidupan sosial. Penelitian yang pernah dilakukan:
  3. Pengembangan dan pengembangan isu kebijakan publik daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik daerah.
  4. Memfasilitasi terbentuknya jaringan antar stakeholder untuk masalah-masalah publik tertentu di daerah.
  5. Penyelenggaraan kegiatan kelompok sinau bareng (belajar bareng) untuk mengembangkan partisipasi dan pendidikan kewargaan masyarakat. Melalui pembentukan forum-forum warga diharapkan terbangun kesadaran atas hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
  6. Penyelenggaraan kegiatan kajian dengan tema: berbagai kebijakan publik, wacana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik, dan penguatan kelompok masyarakat.
  7. Penerbitan isi berupa buletin, leaflet, pamflet dan majalah berkala yang isinya sosialisasi gagasan, informasi, dan hasil penelitian.
  8. Advokasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembuatan dan pengawasan Kebijakan Publik di Kota Surakarta.
  9. Advokasi Jender Budgeting dan Pro Poor Budget.
  10. Melakukan advokasi penyusunan APBD Kota Surakarta tahun 2005 secara partisipatif yang responsif jender dan pro poor budget.
  11. Advokasi Labour Budgeting dalam penyusunan APBD Kota Surakarta tahun 2005.
  12. Advokasi Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Surakarta.
  13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Penganggaran Kota Surakarta 2006-2007.
  14. Pengawasan terhadap Pemenuhan hak Ekosob di Kota Surakarta khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
  15. Assitancy data terpilah Pemerintah Kota Surakarta 2008.
  16. Advokasi mengenai Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Boyolali, 2008-2011.
  17. Civil Society Initiative Against Poverty (CSIAP) di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, 2009-2011.
  18. Pengembangan Sistem Integritas dan Proses Akuntabilitas dari penggunaan anggaran pemerintah di sektor pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial 2010-2012.

KELEMBAGAAN

PATTIRO Surakarta didirikan pada 4 April 2001, telah di catatkan pada Notaris Sunarto S.H. dengan Akta No. 25 tertanggal 12 Juli 2004. PATTIRO Surakarta saat ini beralamat di Sodipan RT 8 RW 5 Pajang, Surakarta 57146. Telp/Fax (02171) 7651970.

PATTIRO Surakarta melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian, pengelolaan informasi, pelatihan serta penerbitan dan pengembangan partisipasi masyarakat daerah dalam tema besar Kebijakan Publik Daerah. Kegiatan tersebut meliputi: pengkajian informasi regional, advokasi dan distribusi informasi. PATTIRO Surakarta juga menerima mahasiswa atau alumni S1 yang ingin belajar advokasi kebijakan publik dengan melakukan magang di PATTIRO Surakarta.

PEGIAT PATTIRO SURAKARTA

Director : Andwi Joko M