Akuntabilitas Sosial

PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

Sejak tahun 2011 hingga 2013, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto cukup rendah yaitu tak lebih dari 61 per seratus ribu kelahiran hidup. Namun, angka tersebut justru meroket tajam hampir tiga kali lipat menjadi 169 pada tahun 2012. Namun, berdasarkan data yang …

PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Read More »

Akuntabilitas Sosial dan Open Government

Akuntabilitas Dalam  Perspektif Relasi Sosial Istilah akuntabilitas, dari sisi semantik, sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).[1] Penelusuran akar sejarah konsep akuntabilitas merujuk pada masa William I, suatu dekade setelah penguasaan Norman di tanah Inggris pada tahun 1066. Pada tahun 1085 William mensyaratkan semua pemilik properti di wilayah kekuasaannya …

Akuntabilitas Sosial dan Open Government Read More »

Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

Awal pekan keempat Januari 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan bahwa masih ada sekitar 449 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja pelayanan publiknya berada di bawah kategori baik. Asisten Deputi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gatot Sugiarto mengungkapkan, dari hasil evaluasi atas seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia pada …

Akuntabilitas Sosial akan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas …

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas …

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Scroll to Top
Skip to content