Akuntabilitas

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan …

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa Read More »

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia

Berita, Peristiwa / Oleh

Tim Pakar World Summit on the Information Society (WSIS) yang diberi mandat PBB memutuskan pemenang di gelaran WSIS Prize Champion 2017, memasukkan inisiatif PATTIRO, Kedesa.id bersama 300 inisiatif manca negara pada 18 kategori yang berbeda. Program Kedesa.id yang mempromosikan akuntabilitas pelaksanaan UU Desa, berhasil masuk dalam kategori tiga, yaitu Access to Information and Knowledge. Inisiatif …

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia Read More »

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka …

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori …

Akuntabilitas Pemerintah Desa Read More »

OGP Dan Peran Indonesia

Peristiwa / Oleh

Oleh: Mickael Bobby Hoelman, Jakarta | Opini | Selasa, 20 Mei 2014 Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Conference baru-baru ini digelar di Bali. Ini adalah konferensi pertama di Asia Pasifik sejak inisiatif OGP diluncurkan pada tahun 2011, dan dimaksudkan sebagai platform kerja sama bagi negara-negara dan kelompok masyarakat sipil untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan …

OGP Dan Peran Indonesia Read More »

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Siaran Pers / Oleh

Setiap tahun, tanggal 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Isu kesetaraan gender dan keberhasilan perempuan di bidang ekonomi politik dan sosial saat ini, khususnya di negara maju, sudah meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kesejahteraan perempuan di Indonesia? Untuk wilayah perkotaan …

Kesetaraan Gender dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi

Peristiwa / Oleh

Gagasan ‘pemerintah terbuka’ (open government) di Amerika Serikat menjadi isu sentral sejak Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, terminologi ini mulai mengemuka di tahun 1953. Harrod Cross, yang mewakili perkumpulan para editor koran atau yang dikenal dengan American Society of Newspaper Editors (ASNE), menggunakannya dalam suatu laporan …

Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas …

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Scroll to Top
Skip to content