anggaran

Foto Bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke

Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke. Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif …

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke Read More »

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah

Pemenuhan hak warga negara sudah seharusnya dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di tingkat daerah dengan dukungan anggaran yang memadai. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, masyarakat perlu turut mengawal  perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penting bagi masyarakat …

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah Read More »

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana)

Adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2014, memiliki tujuan utama yaitu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi, terhadap dampak perubahan iklim. Arah kebijakan adaptasi perubahan iklim secara nasional diarahkan pada dua hal, pertama, upaya penyesuaian dalam berbagai bentuk …

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana) Read More »

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir …

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN Read More »

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran …

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat Read More »

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi

Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang telah dikucurkan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan …

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. …

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini …

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal …

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami Read More »

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi

Permintaan DPRD Banten agar Pemprov Banten merevisi kembali aturan mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten dinilai tidak mencerminkan dukungan efisiensi anggaran. Penilaian tersebut disampaikan aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Divisi Anggaran dan Gender Purwanti Kusumawardhani, saat dimintai tanggapannya terkait polemik perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk …

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO. Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan …

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi …

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top
Skip to content