Aparatur Sipil Negara

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos

tirto.id – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Koordinator …

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos Read More »

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN …

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil. Read More »

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri

JAKARTA- “ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN”, “Udah Gak Jaman ASN Berpolitik”, “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta. Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya ASN yang …

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri Read More »

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik dirasakan mendesak untuk segera dibentuk. Hal ini mengingat pada umumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah masih belum dijalankan secara profesional. Selama ini kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dikerjakan hanya sebagai tugas tambahan sehingga tidak dijalankan secara optimal. Pembentukan jabatan fungsional diharapkan …

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014. “Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017. Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar …

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah …

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan. …

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

“Ada pasal-pasal yang tidak sinergis antara satu RUU dengan lainnya.” Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar …

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi Read More »

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai …

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content