apbd

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan

Oleh: Widi Nugroho* Partisipasi masyarakat dalam kegiatan promosi keseha­tan (promkes) masih rendah sehingga upaya pencegahan penyakit yang telah dilakukan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat, tingginya dominasi perempuan, keterlibatan perempuan masih bersifat instruktif, sempitnya ruang diskusi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan identifikasi …

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan Read More »

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyimpangan yang justru dapat menjerat perangkat desa, jika dalam prakteknya tidak diberikan petunjuk dan arahan, serta pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengingat memasuki minggu ke-3 bulan Februari ini, sekitar 74.000 desa di Indonesia mulai bersiap untuk mendapatkan pencairan dana desa termin …

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan …

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Siaran Pers: Cenderung Melonjak di Daerah Jelang Pemilu dan Pilkada PATTIRO : Kemendagri Harus Perketat Monitoring Penggunaan Dana Hibah

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memperhatikan alokasi dana hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2014.  PATTIRO melihat saat ini, alokasi dana hibah di daerah cenderung meningkat dan dikhawatirkan ada Kepala Daerah memanfaatkan belanja hibah untuk kepentingan politik mereka, terutama incumbent yang ingin maju kembali dalam …

Siaran Pers: Cenderung Melonjak di Daerah Jelang Pemilu dan Pilkada PATTIRO : Kemendagri Harus Perketat Monitoring Penggunaan Dana Hibah Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran …

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk …

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. …

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini …

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, …

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan Read More »

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya …

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster Read More »

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali …

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Read More »

Buku Saku APBD Dompu 2013

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban …

Buku Saku APBD Dompu 2013 Read More »

Scroll to Top
Skip to content