ASN

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Penelitian, Publikasi / Oleh

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan …

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019 cukup marak. Sayangnya penegakan hukum berupa sanksi terhadap ASN yang melanggar sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh Program Manager PATTIRO, Bejo Untung dalam Diskusi Publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural, yang diselenggarakan bersama oleh PATTIRO, KASN, Bawaslu RI, dan KPPOD di …

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah Read More »

Soft Launching Media Center Komisi ASN

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait …

Soft Launching Media Center Komisi ASN Read More »

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos

Berita, Peristiwa / Oleh

tirto.id – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Koordinator …

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos Read More »

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA- “ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN”, “Udah Gak Jaman ASN Berpolitik”, “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta. Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya ASN yang …

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri Read More »

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik dirasakan mendesak untuk segera dibentuk. Hal ini mengingat pada umumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah masih belum dijalankan secara profesional. Selama ini kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dikerjakan hanya sebagai tugas tambahan sehingga tidak dijalankan secara optimal. Pembentukan jabatan fungsional diharapkan …

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan …

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

Berita, Peristiwa / Oleh

jpnn.com, JAKARTA – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum layak direvisi. Selain masih baru, PP yang merupakan turunan uu ini belum juga diterbitkan. Dari 11 RPP ASN yang disiapkan pemerintah, baru dua ditetapkan. “Kami rasa terlalu dini kalau UU ASN direvisi. Apalagi uu ini belum dilaksanakan. Kan lucu belum digunakan tapi sudah mau direvisi,” kata Direktur …

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu Read More »

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Berita, Peristiwa / Oleh

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014. “Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017. Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar …

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini Read More »

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN

Berita, Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 2 Agustus 2017, PATTIRO kembali menyelenggarakan kegiatan Expert Meeting di Hotel Akmani dengan tema “Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit”. Kegiatan ini merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan program Regulatory Review UU ASN yang telah dilaksanakan, mulai dari desk study, expert meeting I dan FGD pembahasan draft policy paper. Dari kegiatan ini akan dihasilkan …

PATTIRO Kembali Selenggarakan Expert Meeting Untuk Kawal Revisi UU ASN Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Berita, Peristiwa / Oleh

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan, …

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah …

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Scroll to Top
Skip to content