dana bagi hasil

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 mencapai 26 juta lebih jiwa. Angka ini setara dengan 9,54% jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komitmen tersebut diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan catatan dari …

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan …

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Dana bagi hasil sumber daya kehutanan dana reboisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dana reboisasi yang mengendap di daerah pun cukup besar. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk memperluas akses lahan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, masih terdapat sisa dana bagi hasil …

Pemanfaatan Dana Reboisasi Belum Optimal Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan …

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di …

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial Read More »

Pelatihan Perhitungan Dana Bagi Hasil dan EITI di Tingkat Daerah

Anggota PWYP-Indonesia, PATTIRO dan LPAW Blora, dengan dukungan Revenue Watch Institute (RWI) mengadakan pelatihan perhitungan dan proyeksi bagi hasil industri ekstraktif migas (DBH=dana bagi hasil). PATTIRO dan LPAW adalah anggota PWYP-Indonesia. Pelatihan satu hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran pendapatan (flow of revenue), aliran perhitungan dan proyeksi pendapatan baik dari …

Pelatihan Perhitungan Dana Bagi Hasil dan EITI di Tingkat Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content