Oleh: I Wayan Nike Suputra* Desa merupakan bagian dari sistem (struktur ruang[1]) wilayah. Dalam buku Urban & Regional Planning, A System Approach (McLoughlin, 1969)[2], pengertian sistem dijelaskan sebagai berikut: A system is a set of interconnected part, but each part may be seen as a system itself, and the whole system may be regarded as but […]
Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kabupaten/Kota Read More »
Kalangan pemerintah desa menolak kebijakan dana desa sepenuhnya untuk infrastruktur. Hal ini didukung dengan hasil penelitian tim PATTIRO di beberapa desa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Riau. Peneliti PATTIRO Ahmad Rofik mengungkapkan, beberapa desa unggulan di tiga provinsi tersebut menolak kebijakan dana desa 100% untuk infrastruktur. Pemerintah desa setempat menginginkan agar dana tersebut juga dapat digunakan
PATTIRO Menyelenggarakan Diskusi Publik “100% Dana Desa Untuk Infrastruktur?” Read More »
Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta,
Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur Read More »
Baru setahun pemerintah menjalankan aturan tentang pemberian dana desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada akhir tahun 2014, baru terdapat sekitar 4 ribu BUMDes. Namun, data per Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di tanah air sudah mencapai lebih dari
Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan Read More »
Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Peluang Di Depan Mata Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar satu milyar rupiah per tahun untuk desa. Modal tersebut dapat digunakan masyarakat desa untuk mengembangkan produk lokal yang akan berpeluang menempati pasar-pasar strategis. Namun, untuk mewujudkannya desa perlu bekerja sama dengan pihak lain. Dalam undang-undang Desa pasal 91 tertulis bahwa “Desa dapat
Desa Jangan Merugi Read More »
Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori
Akuntabilitas Pemerintah Desa Read More »
Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »
Jakarta, 4 Februari 2016 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 1 Februari lalu meresmikan pembentukan Satgas Desa dengan harapan dapat mempercepat dan memastikan ketepatan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun menugaskan para anggota satgas untuk senantiasa
PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa Read More »
Jakarta, 28 Januari 2016 – Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi balita dengan berat kurang mencapai 19,6 persen. Sementara itu, masalah gemuk pada anak masih tinggi yaitu 18,8 persen, begitu pun pada remaja dan orang dewasa. PATTIRO menilai, pemerintah desa sebagai
PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi Read More »
Jakarta, 15 Januari 2016 – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pada tahun 2016 digunakan hanya untuk pembangunan infrastruktur[i]. PATTIRO menilai, perintah presiden tersebut mencederai semangat berdemokrasi di desa. “Keputusan itu menyalahi amanat Undang-Undang Desa yang sesungguhnya telah memberikan ruang demokrasi lebih kepada masyarakat desa dan mendorong terciptanya kemandirian
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki
Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »
