Difabel

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

Policy paper ini disusun sebagai bagian dari kontribusi PATTIRO dan masyarakat sipil yang peduli pada penyandang disabilitas untuk memberi masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perhatian kepada penyandang disabilitas ini menjadi sangat penting, karena jumlahnya relatif besar dan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan pelayanan lainnya, pendidikan …

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024 Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk …

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

Dalam konteks besar pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam proses dan hasil pembangunan, dipandang penting adanya upaya inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan memastikan penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal. Salah satu aspek yang harus dipenuhi jika ingin memastikan masuknya kebutuhan khusus disabilitas …

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi) Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut …

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping, …

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan

Sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat difabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik pada 26 Oktober 2016 bertempat di Cikini, Jakarta. Acara yang bertemakan “Implementasi UU Disabilitas, Menuju Pelayanan Publik Inklusif” ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan penutup Program Peduli Difabel, yang sudah dijalankan sejak Juni 2015 di …

Adakan Diskusi Publik, PATTIRO Dorong Inklusi Sosial Bidang Kesehatan Read More »

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan

Oleh Didik Purwondanu* Setelah memperoleh kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada April lalu, 160 difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai memanfaatkan kartu sakti tersebut untuk memperoleh pengobatan secara gratis. Marwiyah salah satunya. Warga Desa Bagek Polak itu nampak bungah saat menceritakan pengalamannya dioperasi di Rumah Sakit Umum …

Difabel di Kabupaten Lombok Barat Mulai Gunakan Kartu BPJS Kesehatan Read More »

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah …

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan Read More »

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya

Oleh Riska Hasan Amelia* Organisasi difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa diremehkan. Pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Lingsar Bergerak (KDLB) dan Pusat Pengembangan Potensi Difabel (P3D) Labuapi di Lombok Barat tidak berhenti pada pengorganisasian di simpul kecamatan. Bahkan pada bulan Maret dan Juni 2016, kedua organisasi itu telah berhasil …

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya Read More »

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) …

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Bulan Maret 2016 ini merupakan bulan kemenangan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 lalu resmi mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Melalui artikel ini, PATTIRO mengucapkan selamat kepada seluruh penyandang disabilitas, pimpinan organisasi, dan berbagai lembaga di penjuru tanah air yang tidak pernah lelah …

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Read More »

”Cek Puskesmasku”, Uji Akses Layanan Puskesmas

Oleh Nurjanah* “Cek Puskesmasku”, kegiatan uji akses layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ini kini mulai dikenal oleh banyak kelompok difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama oleh mereka yang tinggal di Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Lingsar. Kegiatan Cek Puskesmasku diselenggarakan dengan melibatkan beberapa individu atau kelompok difabel. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teman-teman …

“Cek Puskesmasku”, Uji Akses Layanan Puskesmas Read More »

Scroll to Top
Skip to content